Ketua Umum Sasaka Nusantara NTB, Lalu Ibnu Hajar, menggebrak publik dengan pernyataan tegas: Sasaka Nusantara siap mengepung dan mendobrak Kejaksaan Tinggi NTB jika lembaga penegak hukum itu terus berlarut-larut dalam menangani kasus dugaan korupsi “dana siluman” Pokir DPRD NTB tahun 2025.
Ibnu Hajar mengeluarkan ultimatum keras kepada Kejati NTB dan Kejaksaan Agung RI:
Segera tetapkan tersangka dan tahan oknum anggota DPRD NTB yang terlibat, atau bersiap menghadapi gelombang aksi besar!
Menurutnya, kasus ini sudah terlalu lama “digantung”.
Ia mengingatkan bahwa sekitar dua hingga tiga minggu lalu, seharusnya sudah ada nama tersangka yang diumumkan penyidik. Namun hingga kini, publik hanya disuguhi janji tanpa progres.
“Kejati NTB mandul dan tidak serius. Ada apa dengan kasus sebesar ini sampai tidak berani mengetuk palu tersangka?” tegasnya.
Ia menilai, lambatnya proses hukum justru membuka ruang gerak bagi para “maling berdasi” melakukan konsolidasi untuk menyelamatkan diri. Apalagi kasus ini melibatkan dua kekuatan besar di tingkat provinsi: Legislatif dan Eksekutif.
Kisruh semakin mencurigakan karena terjadi saling lempar narasi:
DPRD NTB menyebut ini dana pokir, sementara Gubernur mengklaim sebagai dana direktif gubernur.
Kontradiksi ini, menurut Ibnu Hajar, memperkuat dugaan bahwa ada permainan besar yang sedang ditutup-tutupi.
Ia menegaskan, bila akhir November tidak ada progres nyata, maka publik berhak mencurigai adanya hambatan internal dan intervensi eksternal yang mengganjal proses hukum.
Sasaka Nusantara pun telah merapatkan barisan.
Bersama elemen masyarakat anti-korupsi dan pegiat demokrasi, mereka akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di awal Desember 2025.
“Kasus ‘dana siluman’ harus tuntas tahun ini. Tidak boleh ada ampun untuk pelaku KKN. Jika hukum tidak bergerak, rakyat yang akan menggerakkannya,” tutup Lalu Ibnu Hajar.