lpkpkntb – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana marah saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di proyek pembangunan Pasar Wates, Kediri, Jawa Timur. di lansir dari Kompas. com Jumat, 21/10/22.
Pria yang kerap disapa Mas Dhito ini marah karena menemukan material yang spesifikasinya tidak sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan Pasar Wates.
Dhito sempat mengecek material plafon dengan cara menendangnya. Material plafon itu ternyata mudah jebol. Ia lantas meminta agar plafon dibongkar.
“Kualitasnya menurut njenengan (Anda) bagaimana, kalau tidak sesuai kenapa dipasang?” ujarnya kepada konsultan pengawas.
Selain itu, Dhito juga menemukan satu semen berserakan yang diduga tak masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan.
“Konsultan pengawas, pertanyaan saya sederhana, di dokumen itu tertera apa tidak?” ucapnya, Senin, dikutip dari Antara.
Mas Dhito juga mengecek material atap los pasar yang belum terpasang, termasuk pengukuran ketebalan cor pada lantai yang ternyata tidak sama.
Ia menegaskan, jika kualitas material tidak sesuai dengan dokumen perencanaan, dirinya akan menolaknya.
“Kalau tidak sesuai spesifikasi, tolak,” ungkapnya.
Dhito menjelaskan, proyek pembangunan Pasar Wates dikerjakan menggunakan uang rakyat.
Oleh karena itu, dia meminta agar pengerjaannya sungguh-sungguh, terutama menyangkut material.
“Sudah menjadi kepala daerah mengecek setiap pekerjaan (yang menggunakan uang rakyat). Apalagi ini program dari Kemendag,” tuturnya.
“Mau ditaruh di mana muka saya di depan Menteri Perdagangan,” imbuhnya.
Sementara dari Ketua lp-kpk ntb, Suhadayati mengatakan, ” Kalau semua kepala Daerah melakukan sidak seperti yang dilakukan Bupati Kediri, betapa aman dan nyaman nya uang Rakyat karena langsung mendapatkan kontrol dari kepala Daerah ” kata nya.
Ia juga mempertanyakan proyek fisik berupa DAK di NTB apakah Bupati maupun Gubernur NTB sudah melakukan sidak ? terutama Bantuan Fisik DAK untuk Sekolah Bidang SMK, SMA dan SLB, karena beberapa Sekolah belum memasang papan nama PT, UD maupun CV mana yang mengerjakan proyek tersebut, karena masyarakat juga harus tahu berapa anggaran yang akan di habiskan di sekolah yang mendapatkan dana DAK, mengingat ini bantuan langsung dari Pusat, seperti hasil temuan dari LSM Laskar NTB beberapa minggu yang lalu di SMA 11 Mataram belum di buatkan papan nama maupun rambu-rambu di lokasi proyek.
Ia meminta kepada pihak, ” APH dan pejabat terkait atas proyek DAK yang menghabiskan Anggaran miliaran segera di tindak lanjuti dengan baik, kami LP-KPK tetap mengawasi secara independen ” kata Suhadayati.
Ia menambahkan, ” Perlu di ketahui bersama lp kpk hadir dlm pungsi sosial kontrol kaitan kinerja pemerintah sebagai upaya prepentif pencegahan sebelum segala bentuk penyimpangan terjadi untuk itu kepada seluruh lapisan masyarakat agar bermitra dengan lembaga khusus pengawasan satu satu nya sebagai upaya bersama memperkecil grafik” buruk & jahat terhadap penegakkan supremasi hukum khusus nya di wilayah hukum NTB ” tutup nya.
