MATARAM — Dewan Pengurus Daerah (DPD) II Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Mataram menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Jalan Langko, Kota Mataram.
Baca:Mamiq Iqbal Resmi Daftar Calon Ketua KONI NTB, PON 2028 Jadi Fokus Utama
Aksi yang berlangsung sekitar pukul 14.00 WITA tersebut diikuti sekitar 50 massa. Dalam aksinya, KNPI Kota Mataram menyampaikan sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan transparansi pengelolaan anggaran olahraga dan tata kelola organisasi olahraga di NTB.
Salah satu tuntutan utama massa adalah meminta Inspektorat Provinsi NTB melakukan pemeriksaan atau audit terhadap pengelolaan anggaran Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB, termasuk anggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB 2026.
KNPI menilai transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran yang bersumber dari keuangan publik perlu menjadi perhatian serius. Mereka meminta seluruh proses penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran dapat dipastikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Soroti Dana Pendaftaran Asprov PSSI NTB
Selain persoalan anggaran KONI dan Porprov, massa aksi juga menyoroti persoalan dana pendaftaran bakal calon Ketua Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI NTB dalam rangkaian proses musyawarah organisasi tersebut.
KNPI mempertanyakan mekanisme pengelolaan dan pengembalian uang pendaftaran yang disebut dalam aksi mencapai Rp200 juta.
Massa meminta Inspektorat NTB maupun pihak terkait melakukan penelusuran dan memberikan kejelasan mengenai status dana tersebut, termasuk dasar penarikan, mekanisme penggunaannya, serta apabila terdapat kewajiban pengembalian kepada pihak yang telah melakukan pembayaran.
KNPI menyampaikan persoalan tersebut sebagai dugaan dan tuntutan yang perlu diverifikasi lebih lanjut. Karena itu, mereka meminta pemeriksaan dilakukan berdasarkan dokumen dan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
Minta Inspektorat Bertindak Transparan
Korlap aksi DPD II KNPI Kota Mataram, Lalu Zuiardi, mengatakan pihaknya meminta Inspektorat NTB merespons tuntutan tersebut secara serius.
“Kami minta Inspektorat NTB bergerak cepat dan transparan. Jika tuntutan dan desakan kami ini tidak segera ditindaklanjuti secara serius, kami memastikan akan kembali menggelar aksi gelombang berikutnya dengan jumlah massa yang lebih besar,” tegas Lalu Zuiardi.
Menurutnya, langkah pemeriksaan diperlukan untuk memastikan pengelolaan anggaran olahraga di NTB berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
KNPI Kota Mataram berharap Inspektorat NTB menjalankan fungsi pengawasan secara profesional dan independen. Mereka juga meminta apabila ditemukan adanya persoalan dalam pengelolaan anggaran, maka dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku.
Desakan tersebut disampaikan di tengah persiapan dan pelaksanaan berbagai agenda olahraga di NTB. KNPI menilai tata kelola anggaran yang transparan menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap organisasi olahraga.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat kesimpulan resmi dari Inspektorat NTB terkait dugaan maupun persoalan yang disampaikan massa aksi. Klarifikasi dari pihak KONI NTB dan Asprov PSSI NTB juga diperlukan untuk memperoleh informasi yang berimbang terkait tuntutan tersebut.