Mataram — Peran kiai, tuan guru, pondok pesantren, dan santri dinilai memiliki posisi penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang tidak hanya maju secara sosial dan ekonomi, tetapi juga kuat secara moral dan keagamaan. Semangat tersebut terus didorong melalui penguatan jejaring dan kolaborasi berbagai elemen masyarakat di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Baca:Ilmu Tanpa Adab Bagaikan Api Tanpa Kayu Bakar
Dalam konteks itu, Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meneguhkan komitmennya untuk memperkuat peran kiai, tuan guru, pondok pesantren, dan santri dalam pembangunan daerah. Komitmen tersebut mengemuka dalam Pelantikan Pengurus Wilayah JKSN Provinsi NTB Periode 2026–2031 yang berlangsung pada Kamis (13/8/2026), di Aula Pendopo Wali Kota Mataram.
Pelantikan tersebut dihadiri Ketua Umum Pengurus Pusat JKSN Dr. KH. Asep Saifuddin Chalim, jajaran pengurus wilayah, para tuan guru dan tokoh agama, serta sejumlah organisasi keagamaan di NTB.
Kepengurusan baru JKSN NTB periode 2026–2031 terdiri dari TGH Mujiburrahman sebagai Ketua Umum Pengurus Wilayah JKSN NTB, H. Zulkifli sebagai Sekretaris PW JKSN NTB, dan TGH. Ma’arif Ma’mum Diranse sebagai Ketua Dewan Pembina JKSN NTB.
Kepengurusan tersebut diharapkan mampu melanjutkan kiprah organisasi dalam penguatan sumber daya manusia, pendidikan keagamaan, moderasi beragama, serta pengamalan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah.
Ketua terpilih yang juga Wakil Wali Kota Mataram, TGH Mujiburrahman, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terbentuknya kepengurusan baru JKSN NTB. Menurutnya, keberadaan JKSN memiliki posisi strategis karena kiai dan santri merupakan bagian penting dari kekuatan moral, intelektual, dan sosial masyarakat.
“JKSN bukan sekadar organisasi dengan struktur kepengurusan, tetapi wadah pengabdian. Kiai dan santri memiliki tradisi ketulusan dan keikhlasan dalam memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar ulama asal Sekarbela, Mataram, ini.
Ia berharap kepengurusan JKSN NTB periode 2026–2031 dapat bergerak nyata di tengah masyarakat dan menghadirkan program yang menjawab kebutuhan umat.
Kolaborasi antara kiai, pesantren, santri, pemerintah, dan berbagai elemen masyarakat dinilai penting untuk membangun NTB yang maju sekaligus tetap berakar kuat pada nilai agama dan budaya.
“Yang kita harapkan adalah bagaimana jejaring kiai, tuan guru, pondok pesantren, dan santri ini menjadi kekuatan moral, kekuatan intelektual, dan kekuatan sosial di tengah masyarakat,” katanya.
Menurutnya, JKSN juga dapat menjadi ruang untuk memperkuat silaturahmi dan sinergi antarpesantren, tuan guru, serta komunitas santri di seluruh NTB.
Dengan jejaring tersebut, berbagai potensi yang dimiliki umat dapat dikonsolidasikan menjadi kekuatan bersama untuk mendukung pembangunan daerah.
Kepengurusan JKSN NTB periode sebelumnya dipimpin TGH Hazmi Hamzah sebagai ketua dan Buya dr. TGH Suki Asasaki sebagai sekretaris. Dalam kesempatan tersebut, keduanya juga mendapat apresiasi atas pengabdian yang telah diberikan bagi kehidupan sosial-keagamaan di NTB.
Pelantikan JKSN NTB kali ini sekaligus menjadi bagian dari konsolidasi nasional organisasi. Bahkan, sebelum pelantikan, perwakilan pengurus baru telah mengikuti agenda rapat koordinasi nasional di Surabaya dan Pacet, Mojokerto.
Hal tersebut menunjukkan bahwa JKSN bergerak cepat dalam menyusun program dan memperluas jejaring pengabdian di berbagai daerah.
TGH Mujiburrahman menegaskan, pemerintah daerah menyambut baik kiprah JKSN sebagai mitra strategis dalam membangun masyarakat yang religius, berdaya, dan memiliki ketahanan sosial.
“Semoga JKSN NTB dapat menjalankan amanah ini dengan penuh keikhlasan. Bukan mengejar hiruk-pikuk organisasi, tetapi menghadirkan kerja nyata yang manfaatnya dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
(TK-DISKOMINFO/Hadi)