MATARAM — Nama H. Andy Hadianto bukanlah sosok baru dalam dinamika olahraga NTB. Ia pernah dipercaya memimpin Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB selama dua periode, yakni 2012–2016 dan 2017–2021. Berbekal pengalaman tersebut, H. Andi menyampaikan pandangannya terkait persiapan NTB menghadapi PON 2028.
Baca Juga:Gubernur Lalu Iqbal Didorong Pimpin KONI NTB, Persiapan PON 2028 Jadi Sorotan
Menurut H. Andi, kesuksesan PON 2028 sebagaimana yang diharapkan Gubernur NTB saat pembukaan dan penutupan PORPROV NTB 2026 harus diarahkan pada dua target utama.
“Pertama, prestasi meningkat dengan atlet yang dimiliki sendiri. Kedua, menjadi penyelenggara PON terbaik dengan menjunjung tinggi fair play,” ujar H. Andi.
Untuk mewujudkan dua target tersebut, menurutnya, diperlukan pembagian tanggung jawab yang jelas antara pihak yang mempersiapkan kontingen dan pihak yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan PON.
Pertama, Ketua Kontingen, yang ditetapkan melalui SK Gubernur dan dibantu Ketua KONI, bertugas mempersiapkan atlet Kontingen NTB agar mampu meraih prestasi maksimal.
Kedua, PB PON yang secara ex officio diketuai Gubernur bertanggung jawab mempersiapkan penyelenggaraan PON agar berjalan sukses, profesional, dan menjunjung prinsip fair play.
“Dari uraian di atas, Gubernur memiliki tanggung jawab penuh terhadap suksesnya PON dan prestasi atlet,” katanya.
Karena itu, H. Andi menilai tidak perlu ada polemik mengenai apakah Gubernur menjadi Ketua KONI atau tidak.
“Jadi, tidak ada masalah yang perlu diperdebatkan apakah Gubernur menjadi Ketua KONI atau tidak menjadi Ketua KONI,” tegasnya.
Menurut dia, yang jauh lebih penting adalah bagaimana seluruh pemangku kepentingan olahraga di NTB dapat bekerja bersama dan menjalankan tugas masing-masing secara optimal.
“Jika semua stakeholder di NTB ini bahu-membahu, saya berkeyakinan apa yang diharapkan Bapak Gubernur akan dapat dicapai dengan sukses,” pungkas H. Andi.