MATARAM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) menindaklanjuti peristiwa robohnya sebagian bangunan di SMAN 7 Mataram. Berdasarkan laporan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB yang turun langsung ke lokasi bersama Kepala Dinas PUPRPKP NTB serta anggota Komisi V DPRD Provinsi NTB, disampaikan sejumlah informasi terkait kejadian tersebut.
Bangunan yang ambruk diketahui merupakan dua ruang kelas belajar di lingkungan SMAN 7 Mataram.
Dalam peristiwa tersebut, terdapat lima siswa yang menjadi korban. Seluruh korban mengalami luka ringan dan lecet. Sebanyak empat siswa telah diperbolehkan pulang, sementara satu siswa masih menjalani perawatan di rumah sakit untuk observasi serta penanganan trauma.
Peristiwa robohnya bangunan terjadi saat jam istirahat, sehingga sebagian besar siswa berada di luar ruang kelas dan tidak berada di dalam bangunan saat kejadian.
Hasil pemeriksaan awal menunjukkan bahwa struktur atap mengalami patah pada konstruksi kap, yang kemudian menyebabkan bangunan roboh. Konstruksi bangunan diketahui menggunakan rangka kayu dengan penutup atap berupa genteng beton.
Pemprov NTB melalui tim teknis dari Dinas PUPRPKP NTB saat ini masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut guna memastikan penyebab pasti kejadian tersebut, sekaligus mengevaluasi kondisi bangunan lain di lingkungan sekolah. Kepala Dinas PUPRPKP NTB juga berada di lokasi untuk melakukan penanganan awal bersama tim teknis.
Bangunan yang roboh merupakan bangunan lama yang dibangun pada tahun 2006 melalui dukungan sumbangan komite sekolah. Bangunan tersebut seharusnya termasuk dalam ruang kelas yang direhabilitasi melalui anggaran DAK Tahun 2024.
Pemprov NTB juga menyampaikan bahwa SMAN 7 Mataram termasuk sekolah yang sebelumnya memperoleh program pembangunan ruang kelas melalui DAK Tahun 2024. Namun, sebagian pembangunan tersebut hingga kini belum dapat dimanfaatkan karena masih dalam proses penanganan hukum.
Seluruh anggaran program tersebut diketahui telah dibayarkan, namun pembangunan ruang kelas belum terselesaikan sepenuhnya. Apabila pembangunan dapat diselesaikan sesuai perencanaan, para siswa seharusnya sudah dapat menggunakan ruang kelas baru yang lebih layak dan aman.
Gubernur NTB telah mengarahkan seluruh pihak terkait agar memprioritaskan penanganan serta pendampingan terhadap para siswa terdampak, termasuk memastikan seluruh biaya pengobatan ditanggung oleh Pemprov NTB.
Demikian keterangan ini disampaikan untuk menjadi informasi kepada masyarakat.
Mataram, 19 Mei 2026
Kepala Dinas Kominfotik NTB
Sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB
Dr. H. Ahsanul Khalik