Mataram – Pelantikan Sekretaris Daerah (Sekda) Nusa Tenggara Barat (NTB) yang berasal dari luar daerah memantik perhatian publik. Sejumlah kalangan mempertanyakan alasan pemerintah daerah memilih figur dari luar, di tengah banyaknya sumber daya manusia (SDM) lokal yang dinilai mumpuni.
Baca:Terungkap! Fakta Data Kemiskinan NTB: Dari Lombok Utara hingga Kota Mataram
Sorotan itu salah satunya disampaikan Hasbi, mahasiswa doktoral asal NTB. Ia menilai NTB tidak kekurangan figur berkapasitas untuk mengisi jabatan strategis seperti Sekda.
“NTB ini bukan daerah yang miskin SDM. Banyak putra daerah yang sudah profesor, doktor, dan birokrat berpengalaman. Maka wajar kalau publik bertanya, kenapa jabatan Sekda justru diberikan kepada orang luar?” ujar Hasbi kepada wartawan, Senin (13/26).
Info Resmi Pendaftaran CPNS 2026 Usai Rapat Para Menteri
Menurutnya, jabatan Sekda bukan sekadar posisi administratif, melainkan pusat kendali birokrasi daerah yang menentukan arah pemerintahan, koordinasi organisasi perangkat daerah (OPD), hingga kualitas pelayanan publik.
Hasbi menilai pelantikan Sekda dari luar NTB berpotensi menimbulkan kesan bahwa putra daerah tidak diberi ruang kompetisi yang adil dalam sistem pemerintahan.
“Kalau jabatan tertinggi ASN saja diambil dari luar, itu bisa memunculkan persepsi bahwa putra daerah hanya jadi penonton di rumah sendiri,” katanya.
Baca:Angkat Besi NTB Matangkan Program Kerja Menuju Porprov 2026 dan PON 2028
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa legitimasi Sekda tidak hanya ditentukan oleh ijazah atau pengalaman jabatan, tetapi juga oleh pemahaman sosial dan kultural terhadap daerah yang dipimpin.
“NTB punya karakter masyarakat yang khas. Memimpin birokrasi di NTB tidak cukup hanya menguasai teori administrasi, tetapi juga harus memahami kultur daerah dan dinamika sosialnya,” ujar Hasbi.
Meski demikian, Hasbi menegaskan dirinya tidak menolak pejabat dari luar secara mutlak. Namun, menurutnya, pemerintah harus membuktikan bahwa pilihan tersebut benar-benar didasarkan pada prinsip meritokrasi, bukan pertimbangan politis.
“Kalau memang yang terbaik itu dari luar, publik bisa menerima. Tapi ukurannya harus jelas dan transparan. Kinerja harus jadi bukti utama, bukan sekadar klaim prestasi,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar pelantikan Sekda dari luar daerah tidak menjadi preseden yang melemahkan regenerasi ASN lokal. Menurutnya, jika puncak jabatan strategis selalu diberikan kepada figur dari luar, maka motivasi dan loyalitas ASN daerah bisa terdampak.
“Kalau putra daerah tidak diberi ruang, maka regenerasi birokrasi akan macet. Padahal banyak ASN lokal yang berkarier puluhan tahun dan layak diberi kesempatan,” katanya.
Hasbi berharap pemerintah daerah tetap membuka ruang evaluasi publik terhadap kinerja Sekda yang baru dilantik, termasuk melalui indikator capaian birokrasi dan pelayanan masyarakat.
“Yang dibutuhkan masyarakat itu hasil. Kalau Sekda baru ini mampu menghadirkan birokrasi yang lebih profesional, cepat, dan bersih, tentu publik akan menilai secara objektif,” ujarnya.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa kritik tersebut bukan bentuk penolakan personal, melainkan dorongan agar NTB lebih percaya pada kemampuan SDM lokal yang selama ini telah banyak berkontribusi di level nasional.
“NTB punya banyak profesor, doktor, dan tokoh birokrasi. Putra daerah jangan terus-menerus diposisikan sebagai pelengkap. Daerah ini harus tumbuh dengan percaya pada anak-anaknya sendiri,” pungkas Hasbi.
Daftar Gubernur NTB dari Pertama sampai Sekarang
| No | Nama Gubernur | Masa Jabatan |
|---|---|---|
| 1 | Ruslan Tjakraningrat | 1958–1968 |
| 2 | H.R. Wasita Kusumah | 1968–1978 |
| 3 | Gatot Suherman | 1978–1988 |
| 4 | Warsito | 1988–1998 |
| 5 | Harun Al Rasyid | 1998–2003 |
| 6 | Lalu Serinata | 2003–2008 |
| 7 | TGB Muhammad Zainul Majdi | 2008–2018 |
| 8 | Zulkieflimansyah | 2018–2025 |
| 9 | Lalu Muhamad Iqbal | 2025–2030 |