MATARAM – lpkpkntb.com – Data Kemiskinan terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan tren penurunan angka kemiskinan di seluruh provinsi, namun dinamika tingkat kemiskinan di setiap kabupaten/kota memperlihatkan kisah yang jauh lebih kompleks
Gambaran statistik ini menimbulkan pertanyaan publik seputar efektivitas kebijakan di bawah kepemimpinan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Damayanti Putri (Iqbal–Dinda) dalam menangani ketimpangan sosial‑ekonomi di NTB. (BPS Nusa Tenggara Barat)
Baca:Hampir Setahun Iqbal–Dinda Memimpin NTB, Kepastian Beasiswa S1–S3 Belum Terlihat
Menurut catatan BPS NTB, persentase penduduk miskin di provinsi ini terus menurun dari 12,91% pada Maret 2024 menjadi angka yang lebih rendah pada periode berikutnya. Penurunan ini mencerminkan kerja sama pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan berbasis data.
Angka Kemiskinan Provinsi NTB yang Terus Menurun
Data resmi BPS NTB menunjukkan tren penurunan kemiskinan provinsi selama beberapa periode terakhir. Meskipun angka keseluruhan lebih rendah dibanding beberapa tahun sebelumnya, variasi antar kabupaten/kota tetap signifikan. (BPS NTB)
BPS NTB mencatat persentase penduduk miskin menurut kabupaten/kota untuk 2025, sehingga memudahkan evaluasi kebijakan lokal dalam konteks provinsi.
Grafik ini menunjukkan ketimpangan jelas antar wilayah:
- Lombok Utara tertinggi (~24%)
- Kabupaten lain seperti Lombok Timur, Bima, Sumbawa berada di kisaran 12–14%
- Kota Mataram dan Kota Bima relatif rendah (~8%)
Variasi Kemiskinan di Setiap Kabupaten/Kota NTB
1. Kabupaten Lombok Utara — Level Tertinggi di NTB
Kabupaten ini memiliki angka kemiskinan hampir 24%, artinya hampir satu dari empat warga hidup di bawah garis kemiskinan. (detikcom)
Faktor penyebab: geografis rawan bencana, keterbatasan akses ekonomi, serta infrastruktur belum optimal.
2. Kabupaten Lombok Timur — Tantangan Sosial‑Ekonomi Besar
Angka kemiskinan sekitar 14,5%, sektor pertanian dominan namun fluktuatif, sehingga warga sulit keluar dari kondisi ekonomi rentan.
3. Kabupaten Bima dan Sumbawa — Masih Butuh Intervensi Khusus
Kabupaten Bima (~13,9%) dan Sumbawa (~12,9%) masih memiliki penduduk miskin di atas rata-rata provinsi. (detikcom)
4. Kabupaten Lain — Menengah sampai Rendah
Kabupaten Lombok Barat (12,3%), Sumbawa Barat (12,2%), Lombok Tengah (12,1%), dan Dompu (11,6%) berada di kisaran menengah.
Tantangan tetap ada di pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
5. Kota Mataram dan Kota Bima — Angka Termurah Namun Tetap Relevan
Angka kemiskinan relatif rendah, masing-masing 8,0% dan 8,12%, namun ribuan warga masih menghadapi keterbatasan ekonomi.
Mengapa Ketimpangan Ini Penting di NTB?
BPS NTB menyusun data kemiskinan berdasarkan survei mencakup jumlah penduduk miskin, persentase dibanding total populasi, serta garis kemiskinan yang mempertimbangkan kebutuhan makanan dan non‑makanan. (BPS NTB)
Penurunan angka provinsi menunjukkan usaha bersama pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kepala desa/lembaga lokal. Namun ketimpangan antar wilayah tetap nyata, menunjukkan beberapa daerah masih tertinggal jauh di belakang rata-rata NTB.
Sorotan Kepemimpinan Iqbal–Dinda
Sorotan publik tertuju pada kepemimpinan Iqbal–Dinda dalam menangani ketimpangan ini. Pertanyaan utama:
- Apakah penurunan angka kemiskinan secara statistik dirasakan nyata di kabupaten dengan angka tertinggi?
- Apakah strategi pemberdayaan ekonomi menembus wilayah dengan ketertinggalan struktural tinggi?
- Apakah pendekatan berbasis data diterjemahkan menjadi program lokal efektif di tiap kabupaten?
Menurut media lpkpkntb.com, angka kemiskinan NTB secara umum turun, mencerminkan kemajuan dalam penanggulangan kemiskinan. (BPS NTB)
Namun ketimpangan antar kabupaten/kota masih signifikan: Lombok Utara paling terdampak, sementara kota besar relatif lebih baik.
Sorotan kepemimpinan Iqbal–Dinda penting untuk memastikan kebijakan menurunkan angka kemiskinan sekaligus mengurangi ketimpangan wilayah secara nyata.
Dengan data BPS NTB dan grafik visual ini, publik dan pembuat kebijakan memiliki alat evaluasi kuat untuk melihat kemiskinan tidak hanya secara provinsi, tetapi juga secara kabupaten/kota, guna memastikan pembangunan merata di seluruh NTB.
(Cie)