MATARAM – lpkpkntb.com –
Baca Juga:Beasiswa Patriot 2026 Dibuka, Kementrans Siapkan 1.100 Kuota Magister
BACA:Beasiswa Bank Indonesia 2026: Kriteria, Tahapan, Cara Daftar, dan Program Studi
Seorang mahasiswa program doktoral (S3) asal NTB mengungkapkan bahwa proposal pengajuan dana beasiswa yang diajukan telah berada di lingkungan staf Gubernur NTB, namun hingga kini belum ada keputusan resmi.
“Proposalnya sudah di staf gubernur. Tapi sampai sekarang belum ada kejelasan apakah akan ditindaklanjuti atau tidak,” ujarnya.
Janji Kampanye dan Ekspektasi Publik
Pada masa Pilkada NTB 2024, pasangan Iqbal–Dinda secara terbuka menyampaikan komitmen untuk memperkuat sektor pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satu yang disorot publik adalah keberlanjutan dan penguatan program beasiswa daerah, termasuk melanjutkan program yang pernah berjalan pada pemerintahan sebelumnya (dilansir dari NTBSatu dan OborBima).
Klik:LPDP 2026 Tahap 1 Dibuka! Peluang Emas S2–S3 Dalam dan Luar Negeri, Jangan Sampai Telat Daftar
Iqbal juga menegaskan bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang daerah, bukan sekadar belanja rutin (dilansir dari NTBSatu). Namun hingga hampir satu tahun pemerintahan berjalan, program beasiswa S1–S3 yang terstruktur dan menjangkau luas belum terlihat secara nyata.
Anggaran Pendidikan Dinilai Belum Berpihak
Berdasarkan APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025, total belanja daerah berada di kisaran Rp6,4 triliun (dilansir dari DetikNTB). Meski demikian, porsi anggaran pendidikan disebut belum memenuhi amanat minimal 20 persen sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Untuk beasiswa, Pemprov NTB dilaporkan hanya mengalokasikan sekitar Rp477 juta pada 2025 (dilansir dari SuaraNTB). Selain itu, terdapat alokasi sekitar Rp2 miliar untuk mahasiswa NTB di luar negeri, namun jumlah tersebut dinilai terbatas jika dibandingkan dengan kebutuhan mahasiswa S1 hingga S3 (dilansir dari IDN Times NTB).
Kondisi ini memunculkan pandangan bahwa dukungan anggaran terhadap pendidikan tinggi dan beasiswa masih belum menjadi prioritas utama.
RPJMD NTB dan Tantangan Implementasi
Secara perencanaan, sektor pendidikan telah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB 2025–2029. Dokumen tersebut mengusung visi “NTB Makmur Mendunia”, dengan salah satu fokus utama pada penguatan kualitas sumber daya manusia, termasuk pendidikan (dilansir dari DetikNTB dan Antara).
RPJMD ini disusun melalui tahapan perencanaan, konsultasi publik, serta pembahasan bersama DPRD sebelum disepakati sebagai pedoman pembangunan lima tahunan (dilansir dari Antara dan NTBProv.go.id). Namun hingga kini, penjabaran konkret terkait program beasiswa S1–S3 sebagai program unggulan belum disampaikan secara terbuka kepada publik.
Mahasiswa Menanti Sikap Pemerintah Daerah Dukungan Pendidikan
Kini, putra-putra daerah NTB, khususnya mereka yang tengah menempuh pendidikan di jenjang S1, S2, dan S3, masih menunggu tanggapan serius dan keputusan kebijakan dari Gubernur NTB. Bagi mahasiswa, kejelasan beasiswa bukan hanya soal bantuan finansial, tetapi juga penanda arah keberpihakan pemerintah terhadap masa depan generasi daerah.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Provinsi NTB terkait waktu peluncuran program beasiswa daerah yang terstruktur dan berkelanjutan.
Hampir satu tahun masa pemerintahan telah berjalan. RPJMD telah ditetapkan dan janji kampanye telah dicatat publik. Kini, perhatian masyarakat tertuju pada satu hal mendasar: apakah komitmen pendidikan akan segera diwujudkan dalam kebijakan nyata, atau tetap berhenti sebagai visi dalam dokumen perencanaan.
Dengan hampir satu tahun masa pemerintahan berjalan, publik menilai inilah momentum bagi Pemerintah Provinsi NTB untuk memberikan kejelasan arah kebijakan beasiswa NTB, termasuk beasiswa S1, beasiswa S2, dan beasiswa S3.
Skema pendanaan mahasiswa bagi mahasiswa, kepastian program bantuan pendidikan daerah bukan sekadar bantuan finansial, melainkan bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap pembangunan sumber daya manusia NTB yang unggul, kompetitif, dan berdaya saing nasional maupun global.