Mataram — Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram menerapkan sistem full day school bagi jenjang sekolah dasar memunculkan beragam respons dari masyarakat. Kebijakan ini rencananya diberlakukan di beberapa SD yang akan dijadikan sekolah percontohan sebelum diterapkan lebih luas.
Sejumlah media lokal menelusuri pandangan masyarakat, termasuk ke beberapa kabupaten di NTB, seorang guru menyampaikan bahwa pemerintah sebaiknya memastikan kesiapan sekolah sebelum memperpanjang jam belajar hingga pukul 16.00 Wita.
“Kalau pemerintah mau menerapkan full day school, penuhi dulu sarana dan prasarananya. Jangan jam 16.00, jam 12 saja siswa sudah terlihat bosan,” ujarnya.
Kritik serupa juga datang dari orang tua siswa di Kota Mataram. Mereka menilai anak membutuhkan waktu istirahat yang cukup, sementara fasilitas pendukung di sekolah belum merata.
“Anak perlu istirahat. Tidak semua sekolah punya sarana memadai. Sementara sore hari anak kami juga punya jadwal mengaji,” kata seorang wali murid saat ditemui.
Selain persoalan fasilitas, masyarakat menilai kemampuan dan kesiapan siswa menjadi titik penting. Anak usia SD dinilai memiliki rentang konsentrasi yang pendek. Pembelajaran berjam-jam tanpa inovasi metode dikhawatirkan membuat siswa bukan semakin cerdas, tetapi justru jenuh dan kelelahan.
Para guru mengingatkan agar pemerintah tidak buru-buru membandingkan Indonesia dengan negara lain yang telah menerapkan sekolah seharian penuh. Negara-negara tersebut sudah lebih dulu membangun ekosistem pendidikan kuat laboratorium lengkap, perpustakaan nyaman, ruang bermain, hingga guru pendamping yang memadai.
“Di luar negeri, pemerintah sudah menyiapkan segala hal sebelum full day school diterapkan. Kita jangan menyamakan situasinya kalau sarana dasar saja belum siap,” tambah guru tersebut.
Meski demikian, sejumlah pihak juga mendukung gagasan ini dengan catatan pemerintah memberi ruang diskusi, melakukan evaluasi di sekolah pilot project, dan memastikan kebutuhan siswa terpenuhi.
Dinas Pendidikan Kota Mataram akan menjadi pihak yang paling ditunggu keputusannya, baik terkait sekolah percontohan, kesiapan infrastruktur, maupun dampak kebijakan terhadap rutinitas keluarga dan kegiatan nonformal anak.
Kebijakan penuh harapan ini kini berada di masa krusial apakah mampu meningkatkan kualitas belajar, atau justru memunculkan tantangan baru bagi siswa dan guru.
