SK Gubernur NTB Mandul? Tarif Online Disahkan, Driver Tetap Sengsara

MATARAM – Sudah lebih dari sebulan sejak SK Gubernur NTB tentang batas bawah dan batas atas tarif transportasi online disahkan pada 27 November 2025. Namun hingga awal Januari 2026, kesejahteraan driver tak kunjung berubah.

Kondisi ini memicu Persatuan Driver Online (PDO) NTB mendatangi Kantor Dinas Perhubungan NTB. Mereka diterima langsung oleh Kabid Dishub NTB, Indra. Dalam pertemuan tersebut, kekecewaan para pengemudi tumpah.

Salah satu anggota PDO NTB, Qiqin, secara tegas mengecam sikap tiga aplikator besar Grab, Gocar, dan Maxim yang dinilai mengabaikan aturan resmi pemerintah daerah.

“Aturan sudah sah, tapi di lapangan tidak ada perubahan sama sekali. Per 5 Januari 2026, pendapatan kami masih sama. Seolah-olah SK Gubernur itu tidak ada,” tegasnya.

PDO NTB menilai keterlambatan penyesuaian tarif terjadi karena sikap “saling tunggu” antar-aplikator, diperparah oleh lemahnya pengawasan Dishub NTB sebagai mediator. Akibatnya, regulasi yang sejatinya dibuat untuk melindungi dan menyejahterakan pengemudi justru terkesan mandul.

“Kalau tidak ada ketegasan, aturan ini hanya jadi macan kertas,” ujar Qiqin.

Menanggapi hal tersebut, Dishub NTB akhirnya angkat bicara. Kabid Dishub NTB, Indra, menegaskan pihaknya akan mengambil langkah konkret.

Sebagai bentuk komitmen, Dishub NTB akan memanggil pimpinan Grab, Gocar, dan Maxim pada Rabu, 14 Januari 2026, di Kantor Dishub NTB. Pemanggilan ini bertujuan untuk mempercepat penerapan tarif sesuai SK Gubernur yang telah disahkan tahun lalu.

“Kami akan minta penjelasan langsung dari pihak aplikator dan mendorong percepatan penyesuaian tarif sesuai aturan yang berlaku,” tegas Indra.

Kini, para driver menunggu: apakah pemanggilan ini benar-benar membawa perubahan, atau hanya sekadar janji?