MATARAM – Gelombang perlawanan publik terhadap dugaan suap pemilihan Ketua DPD RI terus membesar. Rabu, 24 September 2025, Koalisi Pemuda dan Rakyat NTB kembali menggedor Kantor Perwakilan DPD RI di Mataram. Aksi ini mereka sebut Jilid II, setelah unjuk rasa pertama pada 19 September lalu.
Bukan sekadar orasi. Massa membentangkan kain putih sepanjang 200 meter di depan kantor DPD, simbol “penyegelan moral” atas dugaan keterlibatan dua senator NTB: Muhammad Rifky Farabi (MRF) dan Mirah Midadan Fahmid (MMF).
“Ini bukan rumor. Ada aliran dana, ada data, dan ada nama. Kami ingin publik Indonesia mendengar langsung dari NTB: bongkar kasus ini, jangan ditutup-tutupi,” tegas koordinator aksi Saidin Alfajari.
Skandal Suap: Dari Senayan Tersebar ke Daerah
Kasus ini pertama kali meledak lewat laporan Fithrat Irfan, eks staf DPD RI, ke KPK. Irfan menyebut 95 senator menerima suap untuk meloloskan kandidat Ketua DPD periode 2024–2029. Nilainya rata-rata 13 ribu dolar AS per orang—5 ribu dolar untuk Ketua DPD, 8 ribu dolar untuk Wakil Ketua MPR dari unsur DPD.
Uang tunai dalam amplop dolar, menurut Irfan, disalurkan door to door ke ruang kerja senator. Hampir semua daerah tercatat menerima, dari Papua (18 orang) hingga DKI Jakarta (1 orang). NTB disebut masuk daftar, dengan 5 penerima.
“Ini bukan sekadar soal Rifky dan Mirah. Kalau data ini valid, berarti wajah DPD RI rusak dari akar sampai pucuknya,” ujar Saidin.
NTB Terseret, Aktivis Meradang
Korlap aksi, Lukmanul Hakim, menilai kasus ini mencoreng nama daerah.
“NTB sedang berusaha bangun citra politik bersih, tapi malah ikut terseret. Jujur, kami malu. Mereka seharusnya membawa nama baik NTB, bukan memperdagangkan suara,” katanya lantang.
Koalisi mendesak kedua senator berani bicara terbuka ke publik. “Kalau tidak menerima, katakan. Jangan diam. Karena diam justru memperkuat dugaan,” sindir Lukman.
Tekanan ke KPK Kian Menguat
Koalisi Pemuda dan Rakyat NTB berkomitmen menggelar aksi beruntun sampai KPK menjawab. Bahkan, mereka menyiapkan konsolidasi lintas provinsi, mengingat skandal ini menyeret hampir seluruh daerah.
“Ini bukan hanya tentang NTB, ini tentang martabat lembaga negara. Kalau DPD jadi lembaga transaksional, apa bedanya dengan pasar gelap kekuasaan?” ujar Saidin.
KPK dalam Sorotan Publik
Sejauh ini KPK bungkam, belum memberi keterangan resmi. Namun publik menunggu keberanian lembaga antirasuah itu menyisir jejak uang di Senayan hingga ruang senator.
“Jika KPK lambat, rakyat akan menilai DPD lembaga busuk. NTB tidak rela dicatat dalam sejarah kotor itu,” tegas Lukman.
Koalisi juga menepis tudingan bahwa aksi ini bermotif keuntungan kelompok. “Jangan ada yang mengaburkan isu. Ini murni perjuangan, bukan cari makan,” tandas Saidin.