MATARAM – Penetapan jajaran direksi dan komisaris baru PT Gerbang NTB Emas (PT GNE) periode 2026–2031 menuai perhatian publik di berbagai plafon media sosial . Perombakan struktur di tubuh salah satu BUMD strategis milik Pemprov NTB itu resmi diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar pada Selasa, 28 April 2026.
Baca juga:Kasta NTB Desak Gubernur Copot Kepala BKD NTB, Mutasi ASN Dinilai Bermasalah
Sorotan muncul karena dalam susunan komisaris, tercantum nama-nama yang sebelumnya diketahui memiliki keterkaitan dengan dinamika politik lokal. Salah satunya adalah Muhammad Ihwan atau yang dikenal sebagai Iwan Slenk, yang pernah menjabat sebagai mantan Ketua Tim Hukum pasangan Iqbal–Dinda. Selain itu, ada pula Lalu Aksar Ansori, figur yang dikenal luas sebagai mantan Ketua KPU NTB. Keduanya kini masuk dalam jajaran komisaris PT GNE.
Sementara itu, posisi Komisaris Utama dipercayakan kepada Izzuddin Mahili, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Biro Ekonomi Setda NTB. Penempatan pejabat struktural pemerintahan dalam posisi strategis di BUMD kembali memunculkan diskusi publik terkait arah pembenahan BUMD di NTB, terutama dalam aspek profesionalisme dan tata kelola.
Di jajaran direksi, PT GNE kini dipimpin Yuyud Indrayudi sebagai Direktur Utama. Ia akan didampingi Sulman sebagai Direktur Keuangan serta Suhaimi sebagai Direktur Operasional. Manajemen baru ini diharapkan mampu mempercepat pembenahan internal perusahaan yang selama beberapa tahun terakhir disebut menghadapi berbagai persoalan finansial.
Direktur Utama PT GNE, Yuyud Indrayudi, menyampaikan bahwa Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal selaku pemegang saham utama meminta agar kepengurusan baru fokus memperbaiki kinerja perusahaan secara menyeluruh. Ia menyebut, langkah awal yang akan dilakukan adalah konsolidasi internal sebelum menetapkan arah bisnis yang lebih jelas dan terukur.
Selain itu, ia mengungkapkan pihaknya akan mengikuti arahan gubernur untuk memperkuat sektor usaha yang berkaitan dengan material konstruksi. Meski demikian, manajemen juga membuka peluang ekspansi ke sektor lain apabila terdapat potensi usaha yang dinilai mampu meningkatkan pemasukan daerah melalui kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Di tengah perombakan tersebut, kondisi PT GNE disebut masih dalam proses pemulihan. Berdasarkan data kinerja perusahaan, PT GNE sempat mengalami kerugian sebesar Rp3,24 miliar pada 2024. Namun pada 2025, perusahaan mulai menunjukkan tren positif dengan mencatat laba Rp278 juta. Meski begitu, laba tersebut dinilai belum kuat karena margin laba perusahaan hanya sekitar 1,9 persen, yang mengindikasikan pendapatan masih belum optimal.
Tak hanya itu, PT GNE juga masih menghadapi beban utang masa lalu. Perusahaan tercatat memiliki utang mencapai Rp21,9 miliar, sementara piutang belum tertagih sebesar Rp8,6 miliar. Persoalan ini semakin kompleks karena rata-rata waktu penagihan piutang mencapai 218 hari, sehingga mempengaruhi kestabilan arus kas perusahaan.
Pemprov NTB sebelumnya juga telah melakukan penyertaan modal sebesar Rp8 miliar melalui APBD Perubahan 2025. Dana tersebut digunakan untuk menyelesaikan tunggakan pajak senilai Rp5,4 miliar serta membuka blokir administrasi perusahaan di Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU), sehingga PT GNE dapat kembali beroperasi secara legal.
Menanggapi penunjukan jajaran direksi, Komisaris Utama PT GNE, Izzuddin Mahili, menegaskan bahwa pemilihan direksi telah mempertimbangkan aspek profesionalisme. Ia menilai Yuyud memiliki rekam jejak kuat di sektor pertambangan melalui pengalaman di sejumlah perusahaan besar. Sedangkan Sulman dinilai memiliki kapasitas memperkuat keuangan perusahaan berkat pengalaman di dunia perbankan, dan Suhaimi disebut memiliki pengalaman di sektor energi dan kelistrikan.
Dengan susunan baru ini, publik kini menanti apakah PT GNE benar-benar mampu bertransformasi menjadi BUMD yang sehat dan produktif, atau justru menjadi ruang baru yang memicu persepsi “bagi-bagi jabatan” pasca kontestasi politik. Pemprov NTB sendiri menargetkan PT GNE bisa berkontribusi lebih besar terhadap PAD melalui perbaikan tata kelola dan peningkatan kinerja usaha.
