MATARAM – Kasta NTB bersama Perhimpunan Pemuda Sasak pada Selasa, 28 April 2026, mendatangi Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB. Kedatangan mereka dalam rangka hearing publik terkait mutasi pejabat Pemprov NTB beberapa waktu lalu yang menurut Kasta NTB dan Persatuan Pemuda Sasak mengandung masalah administrasi serta pelanggaran aturan.
Baca juga:Konflik Lahan di Pagelaran Malang Memanas, Somasi Kedua Dilayangkan hingga Dugaan Intimidasi
Pada hearing yang diterima langsung oleh Kepala BKD NTB Tri Budiprayitno beserta jajarannya, kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Kepala Dinas Kominfo Provinsi NTB Dr. Ahsanul Khalik. Presiden Kasta NTB Lalu Wink Haris membeberkan beberapa temuan dalam proses mutasi tersebut.
Dalam pemaparannya, Lalu Wink Haris menyebut Kepala BKD NTB dalam mengkoordinasikan promosi pejabat Pemprov melakukan beberapa kesalahan diantaranya melakukan mutasi pejabat OPD satu ke pejabat OPD lain sebelum memasuki masa kerja dua tahun kecuali ada alasan khusus dan kebutuhan organisasi sesuai Peraturan BKN nomor 5 tahun 2019, dimana pelanggaran tersebut berimplikasi pada disiplin dan kesalahan administrasi.
Selain itu, ia juga menyoroti adanya pengangkatan pejabat di dalam ruang lingkup Pemprov NTB yang berasal dari eselon IV ke eselon II, dimana ASN tersebut berasal dari salah satu kabupaten di NTB menjadi staf di Pemprov kemudian langsung diangkat menjadi pejabat eselon IV. Hal tersebut dinilai berpotensi melanggar aturan yakni Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2003 tentang perubahan atas PP nomor 100 tahun 2000 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural yang mengatur tentang mutasi dan promosi jabatan struktural, serta PermenPAN/RB nomor 13 tahun 2019 tentang pedoman pengembangan karir pegawai negeri sipil.
Pelanggaran lainnya yang disampaikan adalah Kepala BKD NTB melakukan mutasi dan promosi seorang pejabat eselon 4 ke jabatan eselon IV lainnya tanpa melalui pelantikan dan sumpah jabatan. Hal tersebut dinilai melanggar PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS dan Peraturan Kepala BKN nomor 21 tahun 2010 tentang kriteria kategori dan tingkat hukuman disiplin PNS.
Adapun pelanggaran lainnya adalah mengumumkan pejabat eselon semaunya dengan tanpa melalui proses lelang jabatan atau beauty contest, dimana hal tersebut melanggar pasal 53 UU nomor 5/2024 tentang ASN.
Menanggapi beberapa temuan Kasta NTB tersebut, Kepala BKD NTB Tri Budiprayitno menyatakan bahwa kebijakan SOTK atau penyederhanaan jumlah jabatan di banyak OPD berimbas kepada jabatan ratusan ASN di Pemprov NTB dan secara aturan dibolehkan untuk melakukan demosi akibat perampingan jabatan tersebut.
Menanggapi pernyataan tersebut, Presiden Kasta NTB Lalu Wink Haris menyarankan kepada Kepala BKD NTB agar memberikan pernyataan berbasis aturan yang jelas bukan sekedar opini tanpa regulasi.
Pada akhir pertemuan, Kasta NTB dan Persatuan Pemuda Sasak menyepakati bahwa hasil penjelasan Kepala BKD NTB tersebut tidak memuaskan dan justru semakin membuka peluang permainan dalam promosi reposisi dan demosi ASN Pemprov NTB tahun 2026.
Sehingga mereka meminta secara tegas kepada Gubernur NTB agar mengevaluasi bahkan memecat Kepala BKD NTB karena dituding sebagai otak permainan dan segala kisruh birokrasi di NTB. Mereka juga mengagendakan akan mengadakan aksi damai minggu depan ke Kantor BKD NTB untuk memastikan kalau Kepala BKD NTB dievaluasi tegas.
Taupik Hidayat
Ketua Pasek Sasak