MATARAM – Rencana Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) membangun bandara khusus pesawat amfibi atau seaplane di kawasan Bendungan Batujai, Lombok Tengah, menuai sorotan publik. Ketua Sapana, Rudy Lombok, secara terbuka mempertanyakan urgensi proyek tersebut, mengingat NTB telah memiliki Bandara Internasional Lombok (BIL) yang dinilai belum dimaksimalkan.
Baca:Tokoh Adat Sasak Buka Suara: Sekda NTB Wajib Paham ini!?
“Kita ini sudah punya BIL, kenapa harus bikin bandara di air lagi? Apa urgensinya pesawat ini? Bandara saja masih lengang,” kata Rudy Lombok, Rabu (15/4/2026).
Menurut Rudy, pesawat amfibi sejatinya bukan hanya dapat mendarat di atas air, tetapi juga bisa landing di daratan. Karena itu, ia menilai tidak ada alasan kuat membangun landasan di perairan jika bandara yang sudah ada masih tersedia dan mampu melayani penerbangan.
“Pesawat amfibi itu bisa di darat, bisa juga di air. Jadi kalau mau masuk NTB, bisa landing saja di bandara yang sudah ada,” tegasnya.
Baca:Mahasiswa Doktoral Kritik Pelantikan Sekda “Impor” di NTB: Putra Daerah Banyak Profesor dan Doktor
Rudy juga menyentil Kepala Dinas Perhubungan NTB agar lebih cermat membaca persoalan yang lebih mendesak dalam sektor perhubungan dan pariwisata. Ia menilai pemerintah seharusnya fokus memperbaiki aspek kenyamanan serta keamanan wisatawan pada pintu-pintu masuk utama NTB seperti Pelabuhan Lembar dan Pelabuhan Pemenang.
“Seharusnya Kadishub itu cerdas, lebih baik memikirkan bagaimana keadaan masalah perhubungan dan keamanan di entry point seperti Lembar, Pemenang, sehingga kenyamanan wisatawan lebih terjamin,” ujarnya.
Baca:Pemuda Sasak Demo Aston Inn Mataram, IPAL Tak Ditunjukkan: Ada Apa Sebenarnya?
Ia bahkan memperingatkan bahwa proyek seaplane berpotensi menjadi bahan tertawaan publik jika dipaksakan tanpa kajian matang.
“Akan jadi bahan tertawaan dan akan jadi monumen kegagalan jika itu terwujud,” ucap Rudy.
Rudy menambahkan, ketimbang membuat proyek baru yang belum jelas manfaatnya, pemerintah sebaiknya mengoptimalkan bandara yang ada, membuka jalur penerbangan baru, serta mencari solusi terhadap mahalnya tiket pesawat yang selama ini menjadi keluhan masyarakat maupun wisatawan.
“Bandara yang sudah ada saja dioptimalkan dan buka jalur baru, cari solusi tiket mahal ini,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan NTB Ervan Anwar menjelaskan bahwa penguatan konektivitas menjadi isu strategis dalam kerja sama regional Bali–NTB–NTT, sebagaimana tertuang dalam MoU Kerja Sama Regional Bali, NTB dan NTT (KR BNN) yang telah ditandatangani beberapa waktu lalu di Labuan Bajo, NTT. Menurutnya, kemudahan akses antarwilayah akan berdampak langsung terhadap peningkatan kunjungan wisatawan.
“Dinas Perhubungan Provinsi NTB memang fokus pada penguatan konektivitas dalam kerja sama regional Bali, NTB, dan NTT. Ini penting untuk mendukung sektor pariwisata,” ujar Ervan saat ditemui di ruangannya, Rabu (15/4/2026). Dilansir dari berita Portal Garis merah.
Ervan mengatakan salah satu inovasi yang ditawarkan NTB dalam kerja sama tersebut adalah pengembangan jalur seaplane dengan rute Bali–NTB–NTT, di mana Bendungan Batujai disiapkan sebagai titik tengah atau hub utama. Namun hingga saat ini, pembangunan fasilitas tersebut masih berada pada tahap pengurusan perizinan oleh pihak mitra.
“NTB menawarkan pengembangan seaplane dengan rute Bali-NTB-NTT. Di NTB, titik tengah hub berada di Bendungan Batujai yang saat ini masih dalam proses pengurusan perizinan oleh pihak mitra,” kata Ervan.
Ia menjelaskan konsep seaplane menggabungkan moda transportasi udara dan perairan sehingga tidak memerlukan landasan pacu konvensional seperti bandara pada umumnya. Pesawat cukup membutuhkan lintasan di perairan sekitar 400 meter untuk take-off dan landing.
“Seaplane ini tidak butuh run way yang panjang sebagaimana di bandara pada umumnya, kalau di atas air cukup dengan panjang 400 meter untuk take-off dan landing,” jelasnya.
Menurut Ervan, keberadaan seaplane akan membuka konektivitas antar destinasi wisata jarak pendek di NTB, seperti gugusan Gili Tramena, Gili di sekitar Sekotong, kawasan Lombok Timur hingga Teluk Saleh di Pulau Sumbawa, termasuk kawasan lain yang sulit dijangkau dengan cepat melalui jalur darat atau laut.
“Ini untuk spot-spot wisata jarak pendek, sehingga wisatawan bisa mengunjungi banyak destinasi dalam waktu singkat,” ujarnya.
Ervan mengakui segmen pasar utama layanan ini adalah wisatawan kelas menengah ke atas atau premium yang memiliki keterbatasan waktu, namun ingin menjangkau banyak destinasi sekaligus.
“Sasarannya memang wisatawan premium, yang waktunya singkat tapi ingin mengunjungi banyak tempat,” katanya.
Ia menambahkan, saat ini pemerintah masih menunggu proses pemenuhan regulasi baik dari sisi perhubungan udara maupun pemanfaatan ruang perairan sebelum memperluas kerja sama lebih jauh dengan Bali dan NTT.
Selain penyiapan seaplane, Ervan menyebut Pemprov NTB juga tengah melakukan fasilitasi dan pendampingan pengoperasian Pelabuhan Mandalika. Dermaga Mandalika di kawasan KEK Mandalika direncanakan terkoneksi dengan dermaga di KEK Sanur Bali untuk layanan transportasi kapal cepat (fast boat), dan saat ini masih dalam proses pemenuhan dokumen perizinan.
“Kita saat ini juga sedang berusaha kembangkan dermaga dari Sanur ke Mandalika. Proses perizinannya sudah masuk di Kementerian KKP,” terangnya.
Di sisi lain, Ervan menegaskan bahwa penguatan konektivitas tidak hanya melalui jalur udara, tetapi juga darat dan laut. Pemerintah tetap mendorong integrasi transportasi antardestinasi melalui skema subsidi, khususnya untuk angkutan umum.
“Transportasi itu tidak bisa lepas dari subsidi. Bahkan di negara maju pun masih ada subsidi untuk menjaga keterjangkauan,” tandasnya.
Dengan kombinasi penguatan konektivitas darat, laut, dan udara, NTB diharapkan mampu menjadi hub pergerakan wisata kawasan timur Indonesia. Namun di tengah kritik publik, rencana pembangunan bandara seaplane di Bendungan Batujai kini menjadi perhatian, terutama terkait urgensi, efektivitas, serta dampak kebijakan tersebut bagi masyarakat dan pariwisata daerah.
Sementara itu, media LPKPKNTB mencoba menelusuri informasi tambahan terkait pesawat amfibi yang ramai diperbincangkan dalam rencana pengembangan jalur seaplane di NTB. Informasi tersebut dilansir dari PusaranMedia.com, yang menjelaskan bahwa pesawat amfibi (amphibious aircraft) memang dirancang memiliki kemampuan ganda, yakni dapat lepas landas dan mendarat baik di permukaan air maupun di landasan pacu darat.
Adapun sejumlah poin penting terkait penggunaan pesawat amfibi, antara lain:
Pertama, pesawat amfibi dapat beroperasi tanpa memerlukan bandara konvensional. Saat digunakan di atas air, pesawat ini tidak membutuhkan landasan pacu beton panjang dan mahal. Cukup perairan yang tenang, cukup dalam, serta bebas dari rintangan.
Kedua, pesawat amfibi dinilai ideal untuk negara kepulauan seperti Indonesia karena mampu menjangkau daerah-daerah terpencil, wisata alam, atau pulau-pulau kecil yang belum memiliki infrastruktur bandara darat.
Ketiga, meskipun tidak memerlukan bandara darat, pengoperasian pesawat amfibi di perairan umumnya tetap membutuhkan fasilitas pendukung berupa “water base” atau terminal air kecil sebagai tempat naik turun penumpang.
Keempat, dari sisi teknis, pesawat amfibi dilengkapi roda yang dapat ditarik (retractable landing gear) yang tersimpan di dalam pelampung (floats) atau badan pesawat berbentuk perahu (hull). Saat mendarat di air, roda ditarik ke atas agar tidak menghambat laju, sehingga pesawat dapat mengapung stabil.
Kelima, tantangan utama pesawat amfibi adalah ketergantungannya terhadap kondisi cuaca. Operasi pendaratan di air sangat dipengaruhi gelombang dan angin, sehingga dibutuhkan perairan yang relatif tenang agar pendaratan tetap aman.
PusaranMedia.com juga menyebutkan salah satu contoh penggunaan pesawat amfibi di Indonesia, yakni Cessna 172S Skyhawk SP, yang pernah diuji coba mendarat di perairan Center Point of Indonesia (CPI), Makassar.