Perebutan Kursi Sekda NTB Dimulai, Tiga Nama Akan Dikirim

Lpkpkntb.com. Mataram – Nusa Tenggara Barat kembali berada di persimpangan penting arah birokrasi. Di balik dinamika pembangunan dan percepatan program strategis daerah, sebuah proses krusial tengah berjalan senyap namun menentukan. Sosok yang kelak akan menjadi “dirigen” birokrasi NTB kini sedang diseleksi figur kunci yang akan mengendalikan ritme pemerintahan, menjembatani kepentingan politik dan administrasi, serta memastikan visi kepala daerah benar-benar berjalan di lapangan.

Baca:Tiga Kursi Kosong di DPRD NTB: Kisah Gratifikasi yang Menghilangkan Suara

Proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi dimulai. Panitia Seleksi (Pansel) memastikan seluruh tahapan dilaksanakan secara terbuka, transparan, dan berpedoman pada regulasi yang berlaku.

Ketua Tim Panitia Seleksi Sekda NTB, Prof. Riduan Mas’ud, menjelaskan bahwa tahapan awal seleksi diawali dengan pengkajian regulasi setelah terbitnya Surat Keputusan Gubernur NTB tentang pembentukan panitia seleksi.

“Setelah SK keluar dari Pak Gubernur, kami mengkaji ketentuan umum dan ketentuan khusus, termasuk persyaratan pendaftaran. Setelah diputuskan bersama, barulah jadwal pendaftaran dan seleksi kami umumkan ke publik,” ujar Prof. Riduan, Sabtu (20/12/2025).

Pengumuman dan pendaftaran seleksi Sekda NTB dibuka sejak 6 hingga 20 Desember 2025. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui portal resmi bkd.ntbprov.go.id atau asnkarier.bkn.go.id.

Panitia mencatat delapan orang telah melakukan registrasi sebagai bakal calon Sekda NTB. Menurut Prof. Riduan, jumlah tersebut telah memenuhi ketentuan minimal untuk melanjutkan seluruh tahapan seleksi.

“Minimal empat pendaftar seleksi sudah bisa dilanjutkan. Karena ini sudah lebih dari empat, maka seluruh tahapan akan berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan,” katanya.

Setelah masa pendaftaran ditutup, panitia akan melakukan seleksi administrasi dan validasi berkas, dengan pengumuman hasil dijadwalkan pada 22 Desember 2025. Peserta yang lolos administrasi akan mengikuti penilaian potensi, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosio kultural di Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Jakarta, pada 22–24 Desember 2025.

Tahapan berikutnya adalah uji kesehatan, kejiwaan, dan tes bebas narkoba yang dijadwalkan berlangsung pada 25–28 Desember 2025. Selanjutnya, peserta akan mengikuti penulisan makalah pada 29 Desember 2025, serta presentasi dan wawancara pada 30 Desember 2025. Pada tahap ini, peserta akan dinilai terkait kompetensi kepemimpinan, manajerial, dan pemahaman tata kelola pemerintahan.

Prof. Riduan menegaskan bahwa mekanisme seleksi telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan sepenuhnya mengacu pada regulasi nasional.

“SOP seleksi ini sepenuhnya mengikuti aturan. Tim panitia seleksi terdiri dari tiga akademisi dan dua birokrat eselon I,” jelasnya.

Dari seluruh rangkaian seleksi daerah tersebut, nantinya akan dihasilkan tiga besar calon Sekda NTB yang akan diusulkan ke pemerintah pusat untuk mengikuti penilaian lanjutan. Hasil seleksi pusat akan digabungkan dengan hasil seleksi daerah sebagai dasar penetapan akhir Sekda NTB.

“Kami berharap minggu kedua Januari sudah ada nama yang diajukan ke pusat. Jika sesuai jadwal, Januari sudah ada Sekda definitif,” ujar Prof. Riduan.

Ia menambahkan, seleksi Sekda NTB terbuka untuk umum dan tidak dibatasi hanya bagi aparatur dari dalam daerah. Panitia berharap proses ini mampu menjaring figur birokrat yang kuat, profesional, dan mampu menerjemahkan visi-misi gubernur secara efektif.

“Kami ingin mendapatkan pemimpin birokrasi yang mampu mengelola pemerintahan dengan baik, menjadi penghubung efektif antara pemerintah daerah dan legislatif, serta mendorong percepatan program prioritas NTB ke depan,” pungkasnya.

(*)