NTB – Ketua Umum Sasaka Nusantara NTB, Lalu Ibnu Hajar, melontarkan kekhawatiran serius atas netralitas Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB di tengah maraknya kasus dugaan korupsi yang menyeret sejumlah pejabat tinggi di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB.
Baca Juga:Merusak Citra NTB!—Lomba Binaraga Fornas VIII Dianggap Tak Sesuai Identitas Daerah Religius
Menurut Ibnu, proyek-proyek yang digelontorkan Pemprov NTB senilai lebih dari Rp15 miliar, termasuk rehabilitasi rumah dinas dan pembangunan pagar gedung Kejati, diduga kuat menjadi “tanggul penyangga” untuk melindungi oknum-oknum tertentu dari jerat hukum.
“Publik patut curiga. Jangan sampai proyek-proyek itu menjadi bentuk gratifikasi gaya baru, yang justru merusak independensi aparat penegak hukum,” tegasnya.
Ia juga menyebut bahwa Kejati NTB perlu diawasi ketat, karena pemberian proyek atau hibah kepada lembaga hukum dapat menimbulkan konflik kepentingan serius.
Desak Atensi Kejagung dan Ombudsman
Sasaka Nusantara mendesak Kejaksaan Agung RI turun tangan dan memberikan atensi khusus terhadap penanganan kasus-kasus korupsi di NTB. Selain itu, Ombudsman RI Wilayah NTB juga diminta mengawasi proses hukum yang berjalan agar transparan dan bebas intervensi.
“Kami ingin proses hukum berjalan adil. Siapa pun pelakunya, jika terbukti korupsi, harus ditindak tegas tanpa pandang bulu. Jangan ada lagi tebang pilih,” ujar Ibnu Hajar.
Ia juga menekankan pentingnya seluruh aparat penegak hukum di NTB menjaga integritas serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dalam menjalankan tugasnya.