Mataram — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai membuka peluang kerja sama yang lebih luas dengan Jepang dalam upaya meningkatkan serapan tenaga kerja sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia. Langkah ini menjadi bagian dari strategi Pemprov NTB untuk menghadirkan jalur penempatan kerja yang lebih aman, terarah, dan memiliki manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Baca:BAZNAS Resmi Buka Beasiswa Kuliah di Malaysia 2026, Ini Kampus dan Syaratnya
Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, saat menerima kunjungan Konsulat Jenderal Jepang di Denpasar, Miyakawa Katsutoshi, di Kantor Gubernur NTB pada 20 April 2026. Pertemuan itu membahas peluang kerja sama yang memungkinkan warga NTB dapat bekerja di Jepang melalui jalur yang lebih resmi dan langsung, tanpa harus melalui perekrutan dari luar daerah.
Baca:Unhan RI Buka Beasiswa D3 2026, Gratis Biaya Kuliah dan Uang Saku!
Dalam diskusi tersebut, pihak Jepang menilai bahwa tenaga kerja asal Lombok memiliki potensi besar, baik dari sisi minat maupun kemampuan beradaptasi. Namun selama ini, sebagian besar tenaga kerja NTB yang bekerja di Jepang masih terserap melalui jalur rekrutmen yang tidak dilakukan langsung dari NTB. Hal ini dinilai menyebabkan peluang kerja sama menjadi kurang maksimal karena tidak ada hubungan langsung antara daerah pengirim tenaga kerja dengan sektor industri di Jepang.
Melihat kondisi tersebut, Jepang mendorong Pemprov NTB agar membangun sistem rekrutmen yang lebih terstruktur dengan membuka komunikasi langsung dengan perusahaan dan industri di Jepang. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses penempatan tenaga kerja sekaligus memperkuat kepercayaan pihak Jepang terhadap kualitas pekerja migran asal NTB.
Gubernur Iqbal menegaskan, Pemprov NTB tidak ingin hanya menjadi penonton dalam proses perekrutan tenaga kerja. Ia menekankan bahwa pemerintah daerah harus hadir untuk memastikan seluruh proses berjalan transparan dan memberikan perlindungan maksimal bagi warga NTB yang akan bekerja ke luar negeri.
Menurutnya, keterlibatan pemerintah daerah penting agar calon pekerja migran tidak dirugikan, baik dalam hal pembiayaan awal, perlindungan kontrak kerja, maupun kepastian hak-hak selama bekerja di negara tujuan. Pemprov NTB juga ingin memastikan warga NTB mendapatkan jalur kerja yang legal dan tidak rentan terhadap praktik perekrutan ilegal.
Selain menekankan perlindungan pekerja, Iqbal juga mengusulkan model kerja sama baru yang tidak hanya berorientasi pada penempatan kerja, tetapi juga peningkatan kualitas pendidikan. Ia menawarkan skema program yang menggabungkan kesempatan kerja dengan beasiswa pendidikan, sehingga warga NTB dapat kuliah sekaligus mempersiapkan diri untuk bekerja di Jepang setelah lulus.
Ia menyampaikan gagasan agar calon pekerja migran tidak hanya dikirim sebagai tenaga kerja, tetapi juga dibekali keterampilan dan pendidikan formal yang bisa meningkatkan posisi mereka di dunia kerja internasional. Skema ini diharapkan menciptakan tenaga kerja yang lebih kompeten dan mampu bersaing dalam berbagai sektor industri di Jepang.
“Apakah memungkinkan kita membuat skema baru, kombinasi antara beasiswa pendidikan dan penempatan kerja, sehingga setelah lulus mereka bisa langsung bekerja di Jepang,” kata Iqbal dalam pertemuan tersebut.
Untuk mendukung keberangkatan tenaga kerja secara lebih mudah, Pemprov NTB juga menyiapkan sistem pembiayaan bagi calon pekerja migran melalui Bank NTB Syariah. Skema ini dirancang agar masyarakat yang ingin bekerja ke Jepang tidak terbebani biaya besar di awal, namun tetap memiliki sistem pembayaran yang jelas dan aman.
Dalam mekanisme yang disiapkan, biaya awal akan dibiayai melalui lembaga perbankan, kemudian pembayarannya dilakukan melalui sistem auto-debit dari rekening pekerja di Indonesia. Artinya, pembayaran tidak dilakukan melalui pemotongan langsung dari gaji di Jepang, sehingga pekerja tetap memiliki kendali lebih besar terhadap pendapatan mereka.
Iqbal menyebutkan bahwa skema tersebut tinggal menunggu penguatan kerja sama antara Bank NTB Syariah dengan pihak perbankan di Jepang agar sistem pembiayaan dapat berjalan efektif dan transparan. Ia optimistis model ini bisa menjadi terobosan baru yang membantu calon pekerja migran NTB berangkat dengan lebih ringan namun tetap terjamin secara hukum dan keuangan.
Tidak hanya fokus pada sektor ketenagakerjaan, Pemprov NTB juga membuka opsi kerja sama yang lebih luas melalui pembentukan hubungan sister province dengan salah satu prefektur di Jepang. Kemitraan ini diharapkan menjadi pintu masuk untuk kerja sama antarwilayah yang lebih kuat, termasuk peluang investasi, pertukaran pelajar, hingga kolaborasi industri.
Kerja sama sister province tersebut juga dinilai dapat memperluas akses bagi perusahaan Jepang yang ingin menjalin hubungan langsung dengan NTB. Jika terbangun kemitraan resmi, maka peluang kerja sama akan lebih mudah diperluas dan tidak hanya bergantung pada pihak ketiga dalam proses perekrutan tenaga kerja.
Dalam jangka panjang, hubungan NTB–Jepang ini tidak menutup kemungkinan berkembang ke sektor strategis lainnya. Pemprov NTB melihat peluang kerja sama investasi di bidang energi terbarukan, serta penguatan sektor pariwisata yang selama ini menjadi salah satu andalan daerah.
Langkah awal ini menjadi sinyal bahwa Pemprov NTB serius membuka jalur global bagi tenaga kerja lokal. Dengan sistem rekrutmen yang lebih terstruktur, dukungan pembiayaan yang jelas, serta peluang pendidikan yang terintegrasi, warga NTB diharapkan dapat menembus pasar kerja Jepang dengan lebih aman, bermartabat, dan memiliki masa depan yang lebih kuat.