Jakarta — Pemerintah memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan selama bulan Ramadan 2026 dengan sejumlah penyesuaian teknis. Kebijakan ini disusun untuk menghormati masyarakat yang menjalankan ibadah puasa sekaligus memastikan kebutuhan gizi penerima manfaat tetap terpenuhi.
Ramadan 2026
Keputusan awal Ramadan ditetapkan oleh Kementerian Agama yang menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada 19 Februari 2026. Menyusul penetapan tersebut, skema distribusi MBG disesuaikan oleh Badan Gizi Nasional agar tetap relevan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat.
70 Persen Dapur MBG NTB Terancam Ditutup: BGN Beri SP 1, Infrastruktur dan Gizi Jadi Sorotan”
Dalam skema baru, peserta didik di wilayah yang mayoritas menjalankan puasa tetap menerima makanan saat jam sekolah. Namun makanan tersebut tidak dikonsumsi langsung, melainkan dibawa pulang untuk disantap saat berbuka. Kebijakan ini bertujuan menjaga ritme belajar siswa sekaligus menghormati ibadah puasa.
Sementara itu, di daerah yang mayoritas penerima manfaat tidak menjalankan puasa, distribusi MBG tetap berjalan seperti biasa tanpa perubahan jadwal. Pendekatan fleksibel ini dilakukan agar program nasional tersebut tetap efektif menjangkau seluruh kelompok sasaran.
Khusus lingkungan pesantren dan sekolah berasrama, pembagian makanan dilakukan menjelang waktu berbuka puasa. Pengolahan makanan tetap dilakukan pada siang hari dengan sistem penyimpanan yang memperhatikan keamanan pangan. Waktu penyajian dapat disesuaikan melalui koordinasi antara pengelola dapur MBG dan pihak satuan pendidikan.
Purbaya Usulkan Dana MBG Dialihkan Menjadi Uang Tunai untuk Siswa
Penerima manfaat seperti ibu hamil, ibu menyusui, serta balita tetap menerima makanan sesuai jadwal normal. Kelompok ini tidak memiliki kewajiban berpuasa sehingga tidak ada perubahan skema distribusi. Pemerintah menegaskan bahwa kelompok rentan tetap menjadi prioritas utama dalam kebijakan gizi nasional.
Untuk wilayah dengan kekhususan budaya dan hukum, seperti Provinsi Aceh dan Sumatera Barat, pelaksanaan MBG akan disesuaikan dengan kearifan lokal. Koordinasi dengan pemerintah daerah menjadi kunci agar pelaksanaan program tidak bertentangan dengan adat, norma, maupun regulasi setempat.
Distribusi Sempat Dihentikan Sementara
Berdasarkan Surat Edaran Kepala BGN Nomor 3 Tahun 2026, distribusi MBG dihentikan sementara pada 18 hingga 22 Februari 2026. Penghentian ini dilakukan untuk masa transisi awal Ramadan.
Distribusi akan kembali berjalan serentak mulai 23 Februari 2026 di seluruh Indonesia. Kebijakan ini diambil untuk memberikan waktu penyesuaian operasional dapur MBG, rantai logistik, serta pengaturan ulang jadwal distribusi selama bulan puasa.
*Penuhi Standar Kesehatan MBG, Bupati Andi Rahim Minta Dapur SPPG Miliki Sertifikat SLHS*
Pemerintah menilai masa jeda tersebut penting agar implementasi di lapangan berjalan tertib dan tidak menimbulkan kebingungan bagi sekolah maupun penerima manfaat.
Ketentuan Menu Selama Ramadan
Selama Ramadan, menu MBG dirancang lebih tahan lama dan aman dikonsumsi saat berbuka. Makanan yang cepat basi, terlalu pedas, atau berisiko terhadap keamanan pangan tidak dianjurkan.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa makanan kemasan tidak boleh menggunakan produk ultra processed food (UPF). UPF adalah makanan hasil proses industri dengan bahan tambahan seperti pengawet, pewarna, dan perasa buatan.
Satgas MBG NTB: 23 Ribu Anak PAUD/RA Sudah Terlayani, Lombok Timur Tertinggi
Sebagai gantinya, menu yang direkomendasikan meliputi telur asin, abon, dendeng kering, buah segar, pangan lokal khas daerah, serta kurma sebagai opsi tambahan. Semua menu harus memenuhi standar gizi sesuai kelompok usia penerima manfaat.
Prinsip utama selama Ramadan adalah keamanan pangan, mutu makanan, serta keseimbangan nutrisi. Pemerintah ingin memastikan bahwa perubahan jadwal tidak menurunkan kualitas gizi yang diterima masyarakat.
Program Tetap Berjalan Selama Ramadan
Penyesuaian skema MBG menunjukkan komitmen pemerintah menjaga keseimbangan antara kebutuhan ibadah dan kesehatan masyarakat. Ramadan dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan momentum memperkuat kepedulian terhadap asupan gizi.
Sekolah, pesantren, dan pemerintah daerah diharapkan aktif berkoordinasi agar distribusi berjalan lancar. Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk memahami perubahan jadwal sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban nasional selama bulan suci.
Dengan skema yang fleksibel, MBG diharapkan tetap menjadi program strategis yang mendukung tumbuh kembang generasi muda, sekaligus menghormati nilai keagamaan masyarakat Indonesia.