Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dr. Ahsanul Khalik, menegaskan bahwa layanan MBG bagi anak-anak Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Raudatul Athfal (RA) sudah berjalan di seluruh kabupaten/kota se-NTB. Pernyataan ini disampaikan sebagai tanggapan atas informasi yang menyebutkan bahwa di Lombok Timur belum ada siswa PAUD/RA yang terlayani.
“Data resmi menunjukkan bahwa penerima manfaat MBG dari PAUD dan RA sudah terlayani di semua daerah di NTB, termasuk Lombok Timur yang justru menjadi wilayah dengan jumlah penerima terbanyak, yaitu 7.546 siswa,” jelas Dr. Aka.
Hingga akhir Agustus 2025, jumlah penerima manfaat MBG kategori PAUD dan RA mencapai 23.051 siswa dengan sebaran sebagai berikut:
-
Lombok Timur : 7.546 siswa
-
Lombok Tengah : 6.271 siswa
-
Lombok Barat : 3.814 siswa
-
Sumbawa : 1.294 siswa
-
Dompu : 380 siswa
-
Bima : 1.185 siswa
-
Sumbawa Barat : 313 siswa
-
Lombok Utara : 662 siswa
-
Kota Mataram : 550 siswa
-
Kota Bima : 1.036 siswa
Baca Ini:Gubernur NTB: MBG Bukan Cuma Program, Tapi Amanat Sejarah
Dengan total keseluruhan 23.051 siswa PAUD dan RA. Bahkan, Lombok Timur tercatat sebagai wilayah dengan penerima manfaat terbesar, disusul Lombok Tengah dengan 6.271 siswa dan Lombok Barat dengan 3.814 siswa.
Dr. Aka menyampaikan apresiasi kepada Ketua HIMPAUDI NTB atas perhatiannya terhadap layanan MBG untuk anak-anak PAUD/RA. Menurutnya, masukan dari berbagai pihak merupakan bentuk dukungan positif bagi pemerintah untuk terus memperbaiki dan memperluas jangkauan program.
“Masukan ini penting dan sangat kami hargai. Justru inilah bentuk gotong royong, di mana pemerintah, masyarakat, dan organisasi profesi bersama-sama memastikan anak-anak kita mendapatkan asupan gizi yang layak,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa terhadap PAUD dan RA yang belum mendapatkan pelayanan Program MBG, Satgas akan meminta semua SPPG untuk segera melakukan percepatan pelayanan di wilayah kerja masing-masing.
“Tidak boleh ada anak usia dini yang tertinggal dari program ini. Semua PAUD dan RA harus mendapatkan layanan MBG tanpa terkecuali, dan SPPG wajib melaksanakan ketentuan tersebut sesuai Juklak dan Juknis. Bila ada yang tidak melaksanakan, akan menjadi catatan khusus bagi Satgas untuk ditindaklanjuti,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa Gubernur NTB telah meminta Bupati/Walikota untuk menggerakkan semua potensi daerah hingga ke tingkat desa dan kelurahan, agar layanan MBG menjangkau lebih luas, tidak hanya siswa PAUD dan RA, tetapi juga Balita, Ibu Hamil, dan Ibu Menyusui melalui jaringan SPPG di wilayah masing-masing.
Program MBG tidak hanya berfokus pada pemberian makanan, tetapi juga merupakan bagian dari upaya besar NTB dalam menurunkan angka stunting yang masih cukup tinggi.
“Dengan capaian 23.051 siswa PAUD/RA penerima manfaat MBG se-NTB, pemerintah memastikan bahwa anak-anak usia dini mendapat perhatian serius dalam program ini. Satgas MBG Provinsi NTB berkomitmen untuk terus melakukan percepatan, memperluas cakupan, serta memperkuat kualitas layanan demi mewujudkan generasi NTB yang sehat, cerdas, dan bebas stunting,” tutup Dr. Aka.