Mataram – Laskar NTB menegaskan komitmennya untuk terus mengawal jalannya pemerintahan Provinsi NTB dari upaya segelintir kelompok yang kerap menjual isu dan aspirasi rakyat demi kepentingan sempit.
Baca Juga:Seminar Hukum Soroti Celah Korupsi di Desa: Dari Pemilihan Kades hingga Oknum LSM
Pernyataan tegas ini muncul sebagai respons atas tuduhan Wink Haris yang menyebut “RIP Demokrasi” di NTB lewat akun Facebook pribadinya. Laskar NTB menilai tuduhan itu keliru, penuh propaganda, dan justru merusak iklim demokrasi.
Ketua Umum Laskar NTB menegaskan bahwa demokrasi di NTB masih hidup dan berjalan sehat.
“Yang merusak demokrasi justru mereka yang menjual aspirasi rakyat. Mereka berteriak soal demokrasi, tapi praktiknya lebih mirip dagang kepentingan,” tegasnya.
Laskar NTB juga menyoroti pola gerakan LSM KASTA NTB dan Ketua KNPI NTB yang dinilai lebih sibuk membangun propaganda ketimbang memperjuangkan kepentingan masyarakat.
“Kalau dapat hibah mobil dan duit dari Pemprov NTB secara legal maupun ilegal kok diam? Kenapa tiba-tiba bikin solidaritas seolah-olah paling demokratis? Ini jelas kontradiktif,” tambahnya.
Tak hanya itu, Laskar NTB menilai penggunaan kata-kata kasar seperti “bangsat” dan “bajingan” serta aksi corat-coret fasilitas umum di Kantor Gubernur NTB tidak mencerminkan wajah demokrasi, melainkan praktik premanisme.
Laskar NTB menegaskan bahwa keberadaan mereka bukan atas perintah gubernur, melainkan murni sebagai gerakan masyarakat yang peduli pada kepentingan publik. Tuduhan bahwa Laskar NTB hanyalah alat pemerintah dianggap sesat pikir.
“Demokrasi tidak boleh dijadikan komoditas untuk segelintir kelompok. Demokrasi adalah milik rakyat NTB, bukan milik mereka yang menjual isu demi keuntungan pribadi,” pungkas Ketua Umum Laskar NTB.