Lombok Barat, 3 November 2025 — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Sasaka Nusantara Kabupaten Lombok Barat menggelar pertemuan dengan Polres Lombok Barat pada Senin (3/11/2025). Pertemuan tersebut dilakukan dalam rangka koordinasi pengamanan menjelang agenda hearing publik yang akan dilaksanakan di Kantor Bupati Lombok Barat pada 6 November 2025. Kunjungan ini dilaksanakan berdasarkan surat resmi nomor 005/SN/LBR/XI/2025.
Ketua DPD Sasaka Nusantara Lombok Barat, Sabri, S.H., M.H., menyampaikan bahwa koordinasi dengan aparat kepolisian merupakan langkah strategis untuk memastikan agenda hearing berjalan kondusif dan produktif.
“Kami ingin memastikan semua pihak dapat menyampaikan aspirasi secara tertib dan transparan, sehingga hasil hearing benar-benar memberikan manfaat dan berpihak pada masyarakat,” ujar Sabri.
Hearing tersebut akan menyoroti sejumlah isu penting di Lombok Barat, antara lain rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) tenaga honorer, penertiban tambang ilegal, alih fungsi lahan, pembangunan daerah, serta penguatan sektor UMKM dan pertanian lokal.
Pihak Polres Lombok Barat merespons positif kunjungan tersebut dan memastikan dukungan penuh dalam aspek keamanan dan ketertiban.
“Kami mengapresiasi inisiatif koordinasi ini. Polres Lombok Barat siap mengawal pelaksanaan hearing agar berlangsung aman, nyaman, dan efektif,” ujar perwakilan Polres Lobar.
Sasaka Nusantara menegaskan bahwa pembangunan daerah harus berjalan inklusif dan berkelanjutan dengan keberpihakan kepada masyarakat. Dalam audiensi tersebut, organisasi tersebut menyampaikan beberapa poin mendasar sebagai aspirasi masyarakat, di antaranya:
-
Evaluasi rencana PHK massal serta penyediaan skema transisi sosial-ekonomi bagi tenaga honorer.
-
Pemerataan pembangunan berbasis partisipasi masyarakat di seluruh wilayah Lombok Barat.
-
Penguatan UMKM dan pertanian sebagai fondasi ekonomi kerakyatan.
Agenda hearing dijadwalkan menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mencari solusi strategis bagi keberlanjutan pembangunan Lombok Barat.