Mataram. lpkpkntb.com – Dapur MBG Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah menjadi sorotan serius. Badan Gizi Nasional (BGN) secara resmi mengeluarkan Surat Peringatan Pertama (SP 1) kepada sekitar 70 persen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang beroperasi di wilayah NTB. Langkah tegas ini diambil setelah ditemukan ratusan dapur MBG yang dinilai belum memenuhi standar kelayakan higiene, sanitasi, dan manajemen, sehingga berpotensi mengganggu mutu layanan gizi bagi penerima manfaat. Menyikapi temuan tersebut, BGN meminta Dinas Kesehatan lebih selektif dan ketat dalam menerbitkan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) agar program nasional ini benar-benar berjalan sesuai standar.
DAPUR MBG NTB
Baca:*Penuhi Standar Kesehatan MBG, Bupati Andi Rahim Minta Dapur SPPG Miliki Sertifikat SLHS*
Kepala Satuan Tugas MBG NTB, Fathul Gani, menegaskan bahwa SP 1 bukan sekadar teguran administratif, melainkan peringatan serius yang harus segera ditindaklanjuti oleh pengelola dapur SPPG. Setiap SPPG yang menerima peringatan diberikan waktu tujuh hari untuk melakukan perbaikan menyeluruh sesuai rekomendasi hasil evaluasi di lapangan.
“Yang jelas, kita tidak bisa mentolerir. Tujuh hari tidak ada perubahan, kita kasih SP2. Kalau tujuh hari lagi juga tidak ada tindak lanjut, kita tutup dapur SPPG-nya dan itu clear sudah,” tegas Fathul Gani saat ditemui, Rabu (4/2/2026).
Ia menekankan bahwa kualitas, keamanan, dan kelayakan makanan dalam Program MBG tidak bisa dikompromikan, mengingat program ini menyasar kelompok rentan seperti anak-anak sekolah dan masyarakat penerima bantuan gizi.
Berdasarkan data terbaru Satgas MBG NTB, saat ini jumlah dapur MBG yang beroperasi di seluruh wilayah NTB mencapai lebih dari 600 unit. Namun, dari total tersebut, ratusan SPPG masuk kategori bermasalah dan memerlukan pembenahan serius. Temuan paling dominan berada pada aspek infrastruktur, dengan jumlah mencapai 238 unit dapur yang tidak memenuhi standar fisik dan sanitasi.
“Dari 600 sekian SPPG yang bermasalah itu paling banyak di infrastruktur,” ungkap Fathul Gani.
Selain infrastruktur, permasalahan juga ditemukan pada aspek manajemen organisasi sebanyak 72 unit, administrasi sebanyak 115 unit, serta persoalan sumber daya manusia (SDM) dan mutu gizi makanan yang disajikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan pelaksanaan MBG di NTB tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut tata kelola dan kesiapan pengelola dapur.
Pemerintah Provinsi NTB menegaskan akan melakukan pemantauan ketat dan berkelanjutan terhadap seluruh SPPG yang telah menerima SP 1. Fathul Gani meminta agar setiap temuan dan permasalahan di lapangan dilaporkan secara terbuka dan transparan, tanpa ada upaya menutup-nutupi kondisi sebenarnya.
“Buat laporan bermasalah. Jangan ditutup-tutupi. Kita akan evaluasi yang aparat, petugas kita,” tegasnya.
Tidak hanya pengelola dapur, evaluasi juga akan dilakukan secara internal terhadap aparat pemerintah dan petugas pendamping di lapangan yang selama ini bertugas melakukan pengawasan dan pendampingan SPPG. Pemerintah ingin memastikan bahwa fungsi pengawasan berjalan optimal dan tidak ada pembiaran terhadap pelanggaran standar.
“Bukan hanya kita evaluasi para pelaku, tetapi aparat kita termasuk petugas kita evaluasi juga,” kata Fathul Gani.
Meski bersikap tegas, Pemerintah Provinsi NTB memastikan tetap mendampingi dan mendukung pelaksanaan Program MBG sebagai bagian dari program strategis nasional. Menurut Fathul Gani, MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang luas, mulai dari penyerapan tenaga kerja, keterlibatan petani lokal sebagai penyedia bahan baku, hingga perputaran ekonomi daerah.
“Iya dong. Ini program nasional. Program ini memberikan dampak bagi tenaga kerja, bahan baku dari petani, dan berapa yang akan terjadi perputaran ekonomi kita,” pungkasnya.
Pemerintah berharap, melalui pengetatan pengawasan dan perbaikan menyeluruh, Program MBG di NTB dapat berjalan lebih berkualitas, aman, dan berkelanjutan, sekaligus benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat yang menjadi sasaran utama program tersebut.
“Publik kini menanti aksi nyata pemerintah NTB. Apakah SP 1 hanya formalitas, atau pembenahan serius akan dilakukan untuk memastikan dapur MBG aman, higienis, dan layak bagi masyarakat.”