LOMBOK TENGAH – Di tengah hamparan sawah yang masih basah, petani di kampung-kampung Lombok kembali turun ke lumpur. Mereka menanam benih padi dengan tangan sendiri, menabur harapan di atas tanah yang tidak selalu ramah. Musim tanam baru saja dimulai, tetapi beban yang mereka pikul seolah tidak pernah berkurang. Setiap butir benih yang jatuh ke tanah bukan sekadar awal kehidupan, melainkan juga awal dari sebuah perjuangan panjang yang kerap berakhir dengan rasa kecewa.
Baca Juga:Program Prabowo Digugat, Hakim MK Pertanyakan Penempatan Dana MBG
Petani bekerja bukan untuk menjadi kaya. Mereka hanya ingin hidup layak. Mereka ingin hasil panen nanti cukup untuk membayar pupuk, menutup biaya tanam, menyekolahkan anak, dan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Namun realitasnya, petani sering menjadi pihak paling lemah dalam rantai ekonomi pangan. Mereka yang paling banyak bekerja, tetapi bukan mereka yang paling banyak menikmati hasil.
Pemerintah pusat telah menyampaikan komitmen yang cukup tegas. Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram. Kebijakan itu dimaksudkan agar petani tidak lagi dipermainkan oleh harga pasar, terutama saat panen raya. Negara ingin hadir menjadi penyangga, memastikan gabah petani tetap dibeli dengan harga yang manusiawi.
Namun pertanyaannya sederhana: apakah angka Rp6.500 itu benar-benar terasa sampai ke pematang sawah?
Di lapangan, cerita yang terdengar dari petani masih sering berbeda. Kebijakan HPP memang terdengar meyakinkan di ruang konferensi pers, tetapi di desa-desa, petani masih kerap berhadapan dengan kenyataan pahit. Mereka tetap menghadapi tengkulak yang datang lebih cepat daripada pembeli resmi. Mereka masih dipaksa memilih: menjual cepat dengan harga rendah atau menunggu pembeli lain sambil menanggung risiko gabah rusak, ongkos jemur meningkat, dan kebutuhan hidup yang tidak bisa ditunda.
Petani tidak punya ruang untuk menunggu terlalu lama. Sebagian besar petani kecil bekerja dengan sistem biaya di depan: beli benih, bayar traktor, beli pupuk, bayar obat hama, sewa tenaga tanam, hingga ongkos panen. Semua itu harus ditutup. Maka ketika gabah sudah ada di tangan, mereka membutuhkan uang cepat. Di titik inilah tengkulak menjadi pihak yang paling diuntungkan. Mereka membawa uang tunai, menawarkan pembelian segera, lalu menentukan harga sesuka hati.
Di situlah luka itu dimulai. Keringat petani mengalir sejak masa tanam, tetapi keuntungan besar justru dinikmati pihak yang tidak pernah menanam benih.
Yang lebih menyakitkan, persoalan petani bukan hanya soal harga gabah. Masalah pupuk bersubsidi masih menjadi cerita lama yang terus berulang. Musim tanam datang, pupuk dicari, stok sering tidak jelas. Kalau pun ada, petani kadang harus membeli di atas harga yang ditetapkan. Mereka tidak bisa menunda pemupukan karena tanaman tidak menunggu rapat birokrasi. Padi tidak tumbuh hanya karena pemerintah membuat kebijakan di atas kertas.
Ketika pupuk sulit, biaya produksi naik. Ketika biaya produksi naik, petani butuh harga jual yang lebih baik. Tetapi ketika panen tiba, harga gabah sering tidak sejalan dengan jerih payah yang sudah dikeluarkan. Dalam kondisi seperti ini, petani seperti dipaksa terus berputar dalam lingkaran setan: modal besar, kerja berat, hasil kecil.
Padahal, data produksi pertanian di Nusa Tenggara Barat menunjukkan bahwa daerah ini bukan wilayah kecil dalam peta pangan nasional. Produksi padi di NTB pada tahun 2025 mencapai sekitar 1,71 juta ton gabah kering giling, dengan luas panen lebih dari 322 ribu hektare. Angka ini meningkat lebih dari 14 persen dibanding tahun sebelumnya. Secara statistik, ini adalah kabar baik. Secara nasional, ini menunjukkan NTB menjadi salah satu penyangga penting ketahanan pangan.
Tetapi pertanyaannya: jika produksi meningkat, mengapa kesejahteraan petani masih sering tertinggal?
Inilah ironi yang sering tidak dibahas secara jujur. Negara bangga pada angka produksi, tetapi petani masih dihantui ketidakpastian. Negara bicara tentang swasembada, tetapi petani masih hidup dalam kecemasan. Negara mengangkat petani sebagai pahlawan pangan, tetapi di rantai distribusi, mereka tetap menjadi pihak yang paling mudah diperas.
Petani bukan menolak mekanisme pasar. Mereka hanya ingin pasar yang adil. Mereka hanya ingin pemerintah benar-benar hadir, bukan hanya lewat spanduk dan seremonial. Petani tidak butuh pujian. Mereka butuh kepastian. Mereka butuh pembeli resmi yang datang tepat waktu. Mereka butuh gudang penampungan yang siap. Mereka butuh sistem pengeringan yang memadai. Mereka butuh koperasi tani yang hidup, bukan sekadar nama yang tertulis di papan kantor.
Jika pemerintah serius ingin menjaga harga gabah Rp6.500, maka kebijakan itu harus dijaga dengan tindakan nyata. Penyerapan gabah harus benar-benar kuat sampai ke desa-desa. Pengawasan terhadap permainan harga harus tegas. Mata rantai tengkulak yang menekan petani harus dipotong melalui sistem distribusi yang sehat. Jika tidak, maka HPP hanya akan menjadi angka indah yang terdengar bagus, tetapi tak selalu sampai ke tangan petani.
Ketahanan pangan bukan sekadar produksi tinggi atau grafik naik. Ketahanan pangan adalah ketahanan ekonomi petani. Sebab ketika petani mulai lelah, sawah bisa ditinggalkan. Anak-anak petani bisa enggan meneruskan profesi orang tuanya. Tanah pertanian bisa dijual sedikit demi sedikit. Dan saat itu terjadi, negara akan kehilangan lebih dari sekadar gabah. Negara kehilangan masa depan.
Hari ini petani masih menanam benih. Mereka masih percaya pada tanah. Mereka masih setia pada sawah. Tetapi kesetiaan itu tidak boleh dibalas dengan ketidakadilan yang berulang.
Pemerintah tidak boleh menunggu petani berhenti menanam baru kemudian panik. Negara harus hadir sekarang, bukan hanya lewat kata-kata, tetapi lewat kebijakan yang benar-benar terasa di pematang sawah.
Karena jika keringat petani terus mengalir, tetapi keuntungan terus berpindah ke tangan pedagang, maka pertanyaan itu akan terus bergema: pemerintah di mana?
Penulis: Anak Desa