Mandalika, NTB — Kejuaraan Dunia MotoGP kelas utama yang dijadwalkan berlangsung pada bulan Oktober 2025 di Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), kini menghadapi berbagai tantangan serius menjelang pelaksanaannya.
MotoGP Mandalika merupakan bagian dari kalender resmi Grand Prix Sepeda Motor dunia yang diselenggarakan oleh Federation Internationale de Motocyclisme (FIM) dan dikelola oleh Dorna Sport S.L, selaku pemilik hak komersial dan penyelenggara utama ajang balap paling bergengsi di dunia ini. Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah, namun sejumlah masalah teknis dan administratif membayangi kelangsungan ajang ini.
Permasalahan Krusial Jelang Balapan
Sejumlah persoalan di lapangan mulai dari persoalan akses angkutan, penertiban lahan Pantai Aan, hingga minimnya pelibatan UMKM lokal menjadi sorotan utama. Warga lokal dan penggiat sosial menilai, gelaran balap dunia ini seharusnya tidak hanya mendatangkan pembalap internasional, tetapi juga memberi dampak langsung terhadap masyarakat lokal, khususnya pelaku UMKM dan tenaga kerja lokal.
Tak hanya itu, polemik harga tiket yang dinilai terlalu tinggi dan kurangnya transparansi mengenai manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat setempat ikut menjadi perhatian. Pelibatan warga lokal sebagai bagian dari ekosistem MotoGP Mandalika juga dinilai belum optimal.
Bayang-Bayang Gagal karena Hosting Fee
Lebih memprihatinkan, Pemerintah Provinsi NTB tahun lalu secara terbuka menyatakan tidak sanggup membayar biaya Hosting Fee MotoGP, yang merupakan syarat utama agar Indonesia tetap tercantum dalam kalender balapan. Jika permasalahan serupa terulang dan solusi tak segera ditemukan, maka ancaman gagalnya MotoGP Mandalika 2025 menjadi kenyataan.
LSM Desak Pemerintah Bertindak Cepat
Ketua LSM Sasaka Nusantara, Lalu Ibnu Hajar, menyampaikan bahwa pihaknya mendukung penuh pelaksanaan ajang internasional ini, tetapi meminta agar pelaksanaan MotoGP tidak hanya bersifat seremoni belaka.
“Kalau ada kendala teknis di lapangan, bisa didiskusikan antara Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Kami hanya ingin agar setiap event besar, baik internasional maupun nasional, yang dilaksanakan di NTB khususnya Lombok, harus bisa dinikmati hasilnya oleh masyarakat NTB sendiri,” tegasnya.
Pernyataan ini mencerminkan harapan besar dari masyarakat lokal agar MotoGP tak hanya menjadi tontonan, tetapi juga peluang nyata untuk mendorong perekonomian daerah, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kesimpulan:
MotoGP Mandalika 2025 seharusnya menjadi momentum besar bagi NTB di mata dunia. Namun, tanpa penanganan serius terhadap masalah teknis dan keberpihakan terhadap rakyat lokal, ajang ini bisa menjadi gagal manfaat bahkan terancam batal. Kini bola panas berada di tangan pemerintah daerah dan pusat untuk segera bertindak.