lpkpkntb.com. – Jenderal Purnawirawan Deklarasi Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat (GMKR) Selasa (10/2/2026) di Gedung Joang 45, Jakarta Pusat, langsung jadi sorotan nasional dan viral di TikTok. Video momen deklarasi dari pidato tegas hingga salam hangat antara Said Didu dan Roy Suryo telah dibagikan ribuan kali, memicu perdebatan hangat netizen.
GMKR dipimpin oleh Mayjen TNI (Purn) Soenarko, mantan Danjen Kopassus, yang menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini dalam kondisi darurat kedaulatan. “Baik dari ekonomi, politik, hukum, sumber daya alam, maupun kedaulatan wilayah, kedaulatan rakyat sedang terancam,” ujar Soenarko di hadapan media dan peserta deklarasi. Poin paling mengejutkan dari GMKR adalah menuntut pengadilan bagi Presiden Joko Widodo dan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka.
Nama 4 Purnawirawan Jenderal
Empat jenderal purnawirawan TNI-Polri hadir sebagai wajah utama deklarasi ini:
- Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto – Mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) dengan pengalaman panjang dalam operasi laut dan manajemen angkatan laut. Soebijanto dikenal tegas dan memiliki jaringan luas di kalangan militer.
- Komjen Pol (Purn) Oegroseno – Mantan Wakapolri yang menonjol dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di tubuh Polri. Keberanian dan ketegasannya membuatnya tetap menjadi sosok berpengaruh di dunia keamanan nasional pasca-pensiun.
- Laksma TNI (Purn) Moeryono Aladin – Juru Bicara Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPPTNI), memiliki rekam jejak diplomasi pertahanan dan hubungan TNI dengan masyarakat sipil. Moeryono piawai menyampaikan pesan strategis soal kedaulatan rakyat, menjadikannya komunikasi GMKR lebih terserap publik.
- Mayjen TNI (Purn) Soenarko – Mantan Danjen Kopassus yang memimpin GMKR. Rekam jejaknya di operasi khusus dan counter-terrorism memberinya kredibilitas tinggi dalam menuntut reformasi dan pengawasan pemerintah.
Deklarasi GMKR mengusung lima tuntutan tegas:
- Rakyat bersatu untuk merebut kembali kedaulatan dari kekuasaan oligarki.
- Pertanggungjawaban pejabat atas penyerahan kedaulatan pada oligarki.
- Politisi dan aparat dihentikan menjadi pelindung atau kaki tangan oligarki.
- Presiden Prabowo diminta membersihkan pemerintah dari unsur pelindung oligarki.
- Adili Jokowi dan makzulkan Gibran, serta lakukan reformasi Kepolisian Republik Indonesia.
Video deklarasi di TikTok menampilkan momen-momen provokatif: jenderal purnawirawan saling berjabat tangan, memberikan pidato lantang, dan menyapa peserta dengan gestur tegas namun hangat. Interaksi antara Said Didu dan Roy Suryo sebelum memberikan pesan pedas langsung menjadi sorotan netizen. Banyak yang mempertanyakan batas keterlibatan purnawirawan dalam politik aktif, sementara yang lain mendukung gerakan ini sebagai bentuk pengawasan terhadap kekuasaan.
Pakar politik menilai langkah GMKR adalah ekspresi dari kekhawatiran purnawirawan terhadap kedaulatan rakyat dan integritas pemerintahan, tetapi tetap menekankan bahwa proses hukum harus dihormati. Rekam jejak keempat jenderal purnawirawan menunjukkan reputasi disiplin dan pengalaman strategis, menjadikan mereka figur yang diperhitungkan dalam dunia militer dan keamanan nasional.
GMKR pun memicu perbincangan luas soal legitimasi gerakan purnawirawan dalam menuntut pejabat negara yang sedang menjabat. Beberapa netizen di TikTok menilai gerakan ini “berani dan penting untuk demokrasi”, sementara yang lain menyebutnya “provokatif dan kontroversial”.
Secara keseluruhan, deklarasi GMKR menjadi momentum penting di awal 2026, menghadirkan kembali tokoh-tokoh purnawirawan yang selama ini jarang tampil di publik. Dengan lima tuntutan yang tegas, GMKR menegaskan fokusnya pada pengawasan pemerintah, integritas pejabat, dan reformasi institusi, sekaligus memancing perhatian publik dan media untuk terus memantau langkah gerakan ini.
Deklarasi ini membuktikan bahwa purnawirawan TNI-Polri tetap memiliki pengaruh signifikan dalam wacana politik nasional. Apalagi dengan video viral di TikTok, isu ini kini tak hanya menjadi perbincangan elit politik, tetapi juga ramai dibahas di media sosial oleh masyarakat luas.
Lebih lanjut, para pengamat menekankan bahwa respons pemerintah terhadap GMKR akan menjadi indikator penting bagi stabilitas politik ke depan. Publik pun menunggu langkah Jokowi dan Wapres Gibran, serta apakah reformasi kepolisian yang diminta GMKR dapat terealisasi.
Di sisi lain, gerakan ini juga membuka diskusi baru tentang peran purnawirawan dalam mengawal demokrasi dan kedaulatan rakyat, terutama dalam konteks era digital yang penuh sorotan media sosial.
Berikut Video viral nya