Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara terbuka menjelaskan peluang untuk memanggil Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), dalam perkara dugaan korupsi kuota haji periode 2023–2024. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, yang menegaskan bahwa setiap pemanggilan saksi sepenuhnya bergantung pada kebutuhan penyidikan dan kepentingan pengungkapan perkara.
Baca:Mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas Ditetapkan Tersangka Kasus Kuota Haji, Dugaan Rugikan Negara Rp1 Triliun
Menurut Budi, KPK tidak ingin berspekulasi atau berandai-andai terkait siapa saja yang akan dipanggil dalam proses hukum tersebut. Semua langkah penyidikan, kata dia, dilakukan secara profesional, terukur, dan berbasis kebutuhan pembuktian.
“Terkait dengan pemanggilan saksi, siapapun nanti tentu berdasarkan kebutuhan dari penyidik. Kami akan terus memperbarui informasi mengenai saksi-saksi yang akan dimintai keterangan oleh penyidik,” ujar Budi di kompleks Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (23/1/2026).
Baca:Fix! Jadwal Haji 2026 Dimajukan — Jemaah Siap Berangkat Lebih Awal?
Pernyataan ini menjadi sorotan publik karena kasus dugaan korupsi kuota haji tidak hanya menyangkut kebijakan strategis negara, tetapi juga menyentuh langsung kepentingan jutaan calon jemaah haji di Indonesia. Kuota haji merupakan isu sensitif yang berkaitan dengan antrean panjang, keadilan distribusi, serta transparansi kebijakan publik.
Budi menegaskan bahwa fokus utama penyidikan saat ini adalah menelusuri asal-usul pemberian kuota haji. KPK membutuhkan keterangan dari saksi-saksi yang mengetahui secara langsung latar belakang kebijakan tersebut, termasuk proses diskresi yang dilakukan dalam pembagiannya. Dalam konteks inilah, KPK telah memeriksa eks Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo.
Dito dinilai memiliki pengetahuan penting terkait latar belakang kebijakan kuota haji karena pernah mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan kerja ke Arab Saudi pada Oktober 2023. Dalam kunjungan tersebut, Jokowi diketahui melakukan pertemuan bilateral dengan Pangeran Arab Saudi, Muhammad bin Salman (MBS), yang membahas berbagai isu strategis, mulai dari kerja sama ekonomi, investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN), hingga penambahan kuota haji untuk Indonesia.
“Terkait dengan asal-usul pemberian kuota, hari ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dito bahwa latar belakangnya adalah untuk memangkas panjangnya antrean ibadah haji di Indonesia,” ungkap Budi. Pernyataan ini menunjukkan bahwa secara normatif, kebijakan penambahan kuota memiliki tujuan sosial dan kemanusiaan, yakni mempercepat kesempatan masyarakat untuk menunaikan rukun Islam kelima.
Namun demikian, KPK tidak berhenti pada alasan normatif semata. Penyidik kini menelusuri lebih dalam bagaimana mekanisme diskresi itu dijalankan, bagaimana proses pengambilan keputusannya, serta bagaimana pembagian kuota dilakukan di tingkat teknis. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah pembagian kuota yang disebut dilakukan secara 50 persen – 50 persen, yang kini dipertanyakan dasar pertimbangan dan legalitas kebijakannya.
“Yang pasti, kita melihat bagaimana proses diskresi itu dilakukan. Mengapa dibagi 50 persen 50 persen? Padahal jika melihat latar belakang atau asal-usul pemberian kuota ibadah haji ini, semestinya memang untuk memangkas panjangnya antrean,” tegas Budi.
Kasus ini pun berkembang menjadi isu hukum nasional yang menyita perhatian publik. Bukan hanya karena melibatkan kebijakan strategis negara, tetapi juga karena potensi adanya praktik jual-beli kuota haji yang merugikan calon jemaah dan mencederai rasa keadilan masyarakat. KPK menegaskan komitmennya untuk mengusut perkara ini secara transparan, objektif, dan tanpa pandang bulu.
Terkait kemungkinan pemanggilan Jokowi, KPK memilih bersikap hati-hati. Tidak ada pernyataan tegas yang memastikan atau menutup kemungkinan tersebut. Namun, pernyataan “siapapun berdasarkan kebutuhan penyidik” secara implisit menunjukkan bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum, selama keterangannya dibutuhkan untuk mengungkap kebenaran.
Langkah KPK ini dinilai sebagai bagian dari upaya menjaga integritas lembaga penegak hukum sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap proses pemberantasan korupsi. Dalam konteks demokrasi dan negara hukum, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama agar setiap kebijakan publik dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum.
Kasus kuota haji 2023–2024 kini tidak lagi sekadar persoalan administratif, melainkan telah menjadi isu hukum, politik, dan moral yang besar. Publik menanti langkah-langkah konkret KPK dalam mengungkap siapa saja pihak yang terlibat, bagaimana alur kebijakannya, serta bagaimana pertanggungjawaban hukum akan ditegakkan.
Dengan penyidikan yang terus berjalan, KPK memastikan akan terus memberikan pembaruan informasi kepada masyarakat. Satu hal yang ditekankan: proses hukum ini tidak boleh diintervensi oleh kepentingan politik, tekanan kekuasaan, maupun opini publik yang bias. Semua harus berjalan berdasarkan alat bukti, fakta hukum, dan kebutuhan penyidikan semata.
Kasus ini sekaligus menjadi ujian besar bagi transparansi tata kelola ibadah haji di Indonesia apakah benar-benar berpihak pada kepentingan umat, atau justru dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk kepentingan pribadi dan kelompok.
Masyarakat kini menunggu, apakah penyidikan ini akan membuka tabir besar praktik pengelolaan kuota haji, dan siapa saja yang akhirnya harus bertanggung jawab di hadapan hukum.