Mataram, — Suasana makan siang di Pendopo Tengah Gubernur NTB, Rabu (12/5/2026), tampak jauh dari kesan formal. Di tengah suguhan khas Lombok seperti sate Rembiga, ayam Taliwang, telur goreng, hingga plecing kangkung, percakapan hangat mengalir santai namun penuh makna.
Baca:Pemprov NTB Dorong Desa Jadi Motor Literasi Ketahanan Energi
Dalam suasana akrab itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) RI Dadan Hindayana berdialog langsung dengan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal. Mereka membahas secara serius perjalanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), mulai dari proses lahirnya program, tantangan implementasi, hingga upaya memperluas jangkauan layanan sampai ke wilayah pinggiran.
Pertemuan tersebut dihadiri rombongan BGN dari Jakarta dan tim Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Lombok. Sementara Gubernur NTB didampingi Juru Bicara Pemprov NTB Ahsanul Khalik serta Ketua Satgas MBG NTB Fathul Ghani.
Meski dikemas dalam suasana silaturahmi, pembicaraan yang berlangsung tetap menggambarkan keseriusan pemerintah memastikan program strategis nasional berjalan efektif di daerah.
Saat mencicipi plecing kangkung, Dadan sempat memuji cita rasa kangkung Lombok yang menurutnya berbeda dari daerah lain. Gubernur Miq Iqbal menanggapi dengan gurauan khas tuan rumah.
“Ke Lombok belum lengkap kalau belum makan plecing,” seloroh Iqbal, disambut tawa ringan para hadirin.
Namun obrolan santai itu perlahan berkembang menjadi diskusi lebih dalam mengenai tantangan besar pelaksanaan Program MBG yang diakui tidak mudah sejak awal.
Dadan mengungkapkan, sebagai lembaga baru yang mengemban program nasional berskala besar, BGN sempat menghadapi keraguan pada fase awal pelaksanaan. Akan tetapi, dorongan Presiden Prabowo Subianto agar program segera berjalan menjadi pemicu lahirnya pola kemitraan yang lebih cepat dan fleksibel.
“Kalau pemerintah harus membangun dapur sendiri semuanya, tentu berat dan butuh waktu lama. Sementara Presiden meminta program ini segera berjalan. Dari situlah lahir pola kemitraan bersama masyarakat melalui yayasan,” jelas Dadan.
Ia juga menegaskan, perjalanan program tidak selalu mulus. Tingginya antusiasme masyarakat, percepatan pelaksanaan, hingga persoalan teknis sempat menjadi sorotan publik dan media. Namun baginya, kritik merupakan bagian dari proses membangun pelayanan publik dalam skala besar.
“Kalau memulai kebaikan besar untuk masyarakat, kita memang harus siap menerima kritik dan sorotan. Yang terpenting terus memperbaiki dan memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Miq Iqbal menyampaikan bahwa Pemprov NTB sejak awal juga menghadapi tantangan dalam mempercepat implementasi MBG di daerah. Namun konsolidasi kuat bersama pemerintah kabupaten/kota membuat progres pelaksanaan MBG di NTB terus menunjukkan hasil yang positif.
Berdasarkan data Badan Gizi Nasional per 9 Mei 2026, NTB saat ini telah memiliki 820 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Program ini melibatkan 39.023 relawan dan telah menjangkau 1.832.808 penerima manfaat.
Lombok Timur menjadi daerah dengan jumlah SPPG terbanyak, yakni 258 unit, disusul Lombok Tengah 179 unit dan Lombok Barat 126 unit.
Capaian tersebut mendapat apresiasi langsung dari Kepala BGN RI. Ia menyebut NTB sebagai salah satu daerah dengan progres pelaksanaan MBG terbaik secara nasional, bahkan dinilai telah melampaui target awal yang ditetapkan pemerintah pusat.
Meski begitu, Miq Iqbal menegaskan masih ada sejumlah wilayah pinggiran yang belum sepenuhnya terlayani. Bukan daerah terpencil kategori 3T, melainkan wilayah yang secara geografis jauh dari pusat kota sehingga belum banyak menarik minat mitra penyelenggara.
“Di beberapa desa sebenarnya sudah ada sekolah dan pondok pesantren yang sangat memungkinkan untuk dilayani satu SPPG. Program ini sangat dibutuhkan masyarakat di wilayah-wilayah tersebut,” ujar Iqbal.
Menanggapi hal itu, Dadan memastikan pihaknya akan segera menindaklanjuti laporan pemerintah daerah agar titik-titik layanan baru dapat dipetakan dan pelaksanaannya dipercepat.
Silaturahmi sederhana di Pendopo NTB hari itu memperlihatkan satu pesan penting: pelayanan publik terbaik tidak selalu lahir dari rapat resmi dan meja birokrasi, tetapi juga dari dialog jujur, suasana hangat, serta kesadaran bersama bahwa negara memiliki kewajiban menghadirkan kesejahteraan bagi rakyatnya.
Program Makan Bergizi Gratis pun menjadi penanda penting bahwa untuk pertama kalinya dalam hampir delapan dekade kemerdekaan, negara hadir secara lebih nyata melalui layanan pangan bergizi yang menjangkau masyarakat luas secara masif.