MATARAM – Suasana hangat penuh keakraban terasa di salah satu rumah makan di Kota Mataram saat ratusan warga dari berbagai latar belakang berkumpul dalam sebuah forum silaturahmi. Tidak sekadar ajang temu kangen, pertemuan ini menjadi ruang dialog terbuka yang memunculkan banyak persoalan nyata di tengah masyarakat, mulai dari isu pariwisata, akses jalan, pembangunan desa, hingga kebutuhan infrastruktur dasar di wilayah terpencil. Forum tersebut juga dinilai sebagai momentum langka karena mempertemukan kembali sejumlah sahabat lama yang sudah bertahun-tahun tidak berjumpa, sekaligus membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada wakil rakyat di Senayan.
Kegiatan yang dihadiri lebih dari 200 orang itu dirangkaikan dengan agenda reses anggota DPR RI Fraksi PKS, Abdul Hadi, S.E., M.M., yang merupakan wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Barat II (Pulau Lombok). Hadir dalam kegiatan tersebut berbagai elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, dosen, tokoh masyarakat, hingga perwakilan organisasi pariwisata dan pelaku usaha travel yang selama ini berkecimpung dalam penguatan sektor wisata NTB.
Ketua Sapana, Rudy Lombok, dalam sambutannya menegaskan bahwa masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan pribadi-pribadi yang kuat, mampu bertahan, serta mampu bangkit menghadapi berbagai situasi sulit. Menurutnya, tantangan yang dihadapi daerah ini tidak sedikit, khususnya di sektor travel dan pariwisata. Namun ia percaya, dengan semangat kebersamaan dan kemauan untuk bergerak, NTB bisa terus berkembang.
“Orang NTB ini adalah orang-orang yang mampu. Kalau tidak mulai dari diri sendiri, kapan lagi,” ujar Rudy di hadapan peserta yang hadir.
Ia mengungkapkan bahwa persoalan pariwisata memang menjadi salah satu fokus yang sering dibahas, namun tantangan di lapangan jauh lebih kompleks. Rudy menilai sektor pariwisata membutuhkan dukungan dari semua pihak. Ia mengajak agar semua elemen saling merangkul dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Menurutnya, pariwisata NTB akan sulit berkembang apabila antar pelaku tidak saling mendukung. Ia menekankan bahwa kemajuan destinasi wisata tidak hanya ditentukan oleh promosi, tetapi juga oleh kekompakan masyarakat dan kesiapan daerah dalam menghadirkan pelayanan terbaik bagi wisatawan.
“Pariwisata harus maju kalau kita saling rangkul. Kita harus saling support,” tegasnya.
Rudy juga menyampaikan bahwa organisasi yang dipimpinnya selama ini cenderung aktif dalam kegiatan sosial. Ia menyebut Sapana telah menyalurkan bantuan sosial kepada ribuan anak yatim yang tersebar di berbagai wilayah NTB. Program sosial tersebut telah berjalan sejak masa bencana gempa dan terus dilakukan hingga sekarang.
“Tahun 2026 kita juga targetkan hal ini terus dilakukan. Ini sudah kita lakukan saat kita terkena gempa sampai sekarang,” katanya.
Meski kondisi cuaca disebut kurang mendukung, Rudy tetap bersyukur karena forum tersebut dihadiri banyak perwakilan organisasi dari berbagai elemen. Ia menyebut kehadiran para pelaku pariwisata dan tokoh masyarakat menjadi bukti bahwa semangat kebersamaan masih kuat. Rudy berharap forum ini menjadi ruang untuk menyatukan ide dan memperkuat kolaborasi.
Ia juga menyampaikan bahwa berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat dapat dijadikan bahan diskusi serius bersama anggota DPR RI. Menurutnya, melalui forum reses ini masyarakat dapat menyampaikan keluh kesah secara langsung kepada wakil rakyat, sehingga masalah yang terjadi di lapangan dapat diangkat ke tingkat pusat.
“Nanti kita bisa berkeluh kesah kepada anggota DPR RI kita,” ucap Rudy.
Sementara itu, anggota DPR RI Abdul Hadi, S.E., M.M. menyampaikan bahwa pertemuan ini bukan hanya ajang seremonial, tetapi menjadi ruang penting untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat. Ia mengaku forum tersebut terasa istimewa karena menjadi momen bertemu kembali dengan banyak sahabat lama yang sudah lama tidak ditemui.
“Ini pertemuan langka. Lewat forum ini kita ketemu sahabat lama sekali yang sudah lama tidak pernah ketemu,” ujar Abdul Hadi.
Ia menegaskan bahwa dirinya ingin mendengarkan secara langsung berbagai problem yang dialami masyarakat, terutama yang terjadi di wilayah dapilnya. Abdul Hadi menilai aspirasi masyarakat harus dicatat dan diperjuangkan, karena banyak persoalan di daerah yang membutuhkan dukungan kebijakan dan anggaran dari pemerintah pusat.
Abdul Hadi juga memaparkan sejumlah bidang yang selama ini menjadi perhatiannya di DPR RI. Ia menyebut dirinya aktif menyoroti isu infrastruktur, evaluasi mudik, penanganan kawasan kumuh, Dana Desa, serta perbaikan sarana keselamatan transportasi. Menurutnya, persoalan pembangunan daerah tidak bisa dilihat hanya dari satu sektor saja, melainkan harus dilihat secara menyeluruh.
Ia pun mengungkapkan bahwa meskipun baru pertama kali menjadi anggota DPR RI, dirinya mendapat amanah untuk bergabung dalam Badan Anggaran (Banggar). Abdul Hadi mengaku sempat terkejut karena amanah tersebut cukup besar, namun ia menilai tugas itu harus dijalankan demi kepentingan masyarakat.
“Saya ini pelaku baru di DPR RI, tapi dipercaya masuk Badan Anggaran. Saya pun kaget karena saya masih baru,” ungkapnya.
Selain itu, Abdul Hadi menyampaikan bahwa dirinya juga dipercaya memegang peran strategis lainnya di internal Fraksi PKS. Ia mengatakan telah ditunjuk sebagai Wakil Ketua Fraksi, sekaligus ikut berperan dalam desain kebijakan melalui Badan Musyawarah.
Dalam sambutannya, Abdul Hadi juga menjelaskan bahwa dirinya membawahi beberapa komisi strategis yang berkaitan langsung dengan sektor pembangunan. Ia menyebut Komisi V sebagai komisi utama yang menjadi tempatnya bertugas, terutama yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, transportasi, dan desa. Selain itu ia juga membawahi Komisi VI yang membidangi BUMN, Komisi VII yang menangani UMKM dan sektor pariwisata, serta Komisi XII yang membahas persoalan energi seperti PLN dan sektor pendukung lainnya.
Ia menyoroti bahwa salah satu mitra di Komisi V adalah Kementerian Desa yang berkaitan erat dengan program pembangunan desa wisata. Namun, menurutnya anggaran Kementerian Desa masih tergolong kecil dibanding kementerian lain.
“Dari sekian mitra saya, Kementerian Desa ini paling sedikit anggarannya, kurang lebih sekitar Rp2,5 triliun,” jelasnya.
Abdul Hadi juga menyinggung kondisi jalan di wilayah Banyu Urip dan sekitarnya. Menurutnya, kawasan tersebut memiliki pemandangan yang sangat potensial untuk menjadi daya tarik wisata, namun kondisi akses jalan masih menjadi persoalan yang harus diperhatikan.
Ia menegaskan bahwa masalah infrastruktur tersebut sudah menjadi bahan diskusi yang akan terus diperjuangkan di DPR RI. Abdul Hadi menyampaikan komitmennya untuk mendorong penyelesaian jalur lingkar utara Pulau Lombok yang menghubungkan sejumlah titik strategis, mulai dari Lembar, Labuhan Lombok hingga Senggigi.
“Kita akan coba menyelesaikan lingkar utara dari Lembar, Labuhan Lombok hingga Senggigi. Kita akan bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat. Kalau infrastrukturnya bagus, maka ini bisa menjadi ikon pariwisata yang lebih baik,” tegasnya.
Ia berharap apabila pembangunan infrastruktur tersebut dapat diselesaikan, maka daerah-daerah terpencil di Pulau Lombok akan semakin hidup, roda ekonomi masyarakat meningkat, dan sektor pariwisata dapat berkembang lebih maksimal.
Usai penyampaian sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab bersama masyarakat. Sejumlah peserta yang terdiri dari penggiat pariwisata, pelaku usaha, tokoh masyarakat, mahasiswa hingga kalangan akademisi menyampaikan aspirasi dan masukan terkait berbagai persoalan di NTB. Berbagai isu pun mengemuka dalam forum tersebut, mulai dari penguatan promosi destinasi wisata, peningkatan kualitas layanan travel, kebutuhan perbaikan akses jalan menuju kawasan wisata, hingga harapan adanya dukungan anggaran untuk pembangunan desa-desa terpencil.
Forum silaturahmi dan reses tersebut kemudian ditutup dengan diskusi hangat antar peserta. Masyarakat berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi pertemuan seremonial, tetapi menjadi pintu masuk bagi solusi nyata terhadap persoalan pembangunan yang selama ini dirasakan, terutama bagi daerah-daerah yang masih membutuhkan perhatian lebih dalam sektor infrastruktur dan pengembangan pariwisata.