MATARAM – Aspirasi pembangunan kembali mengemuka dalam agenda reses Anggota DPR RI Fraksi PKS Abdul Hadi, S.E., M.M. di Kota Mataram. Lebih dari 200 warga dari berbagai latar belakang hadir menyampaikan kebutuhan mendesak daerah, terutama percepatan pembangunan infrastruktur jalan, pemerataan energi, serta program rumah rakyat yang dinilai belum merata di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB).
Kegiatan reses tersebut diikuti mahasiswa, dosen, tokoh masyarakat, penggiat pariwisata, pelaku UMKM, hingga pelaku usaha travel. Dalam forum itu, warga menekankan pentingnya pembangunan yang lebih terarah dan menyentuh wilayah desa, termasuk perbaikan jalan, jembatan, drainase, irigasi pertanian, serta fasilitas umum penunjang aktivitas ekonomi.
Abdul Hadi menegaskan bahwa reses menjadi ruang penting untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat. Ia menyampaikan bahwa tugas Komisi V DPR RI berfokus pada pembangunan strategis, mulai dari infrastruktur jalan dan jembatan, transportasi darat-laut-udara, perumahan rakyat, penataan kawasan, hingga pembangunan desa dan daerah tertinggal.
Menurutnya, pembangunan di NTB harus ditopang perencanaan infrastruktur yang kuat, karena konektivitas menjadi kunci berkembangnya sektor ekonomi dan pariwisata. Ia juga menyebut dirinya mendapat amanah sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, sehingga memiliki tanggung jawab besar dalam pembahasan pengalokasian anggaran pembangunan nasional.
Dalam pertemuan tersebut, Abdul Hadi menyinggung aspirasi masyarakat terkait kondisi jalan di wilayah Banyu Urip dan sekitarnya. Ia menilai kawasan itu memiliki potensi besar karena panorama alamnya dinilai dapat menjadi jalur wisata baru. Namun akses jalan yang belum memadai masih menjadi hambatan yang harus diperjuangkan.
“Daerah seperti Banyu Urip ini view-nya bagus. Kalau akses jalannya dibenahi, itu bisa menjadi jalur wisata baru dan membuka peluang ekonomi masyarakat,” ujar Abdul Hadi.
Ia menegaskan pembangunan konektivitas tidak boleh hanya terpusat di wilayah tertentu, melainkan harus menyentuh kawasan pinggiran dan desa terpencil agar pertumbuhan ekonomi lebih merata.
Dalam sesi tanya jawab, salah satu warga asal Penujak, Kecamatan Praya Barat, Hasbi, mempertanyakan kondisi jalan ruas Penujak–Bonder yang menurutnya sudah bertahun-tahun rusak namun seolah dibiarkan tanpa penanganan. Ia menanyakan mekanisme perbaikan jalan tersebut, mengingat ruas itu merupakan jalan kabupaten dan wilayah tersebut memiliki perwakilan anggota dewan di DPRD Lombok Tengah maupun DPRD Provinsi NTB.
Menanggapi hal itu, Abdul Hadi menyampaikan bahwa aspirasi warga akan ditampung dan diperjuangkan melalui mekanisme yang berlaku. Ia menjelaskan bahwa persoalan infrastruktur jalan bukan hanya terjadi di NTB, tetapi menjadi persoalan nasional. Menurutnya, secara umum kondisi jalan di Indonesia masih banyak yang membutuhkan perbaikan.
“Kurang lebih 40 persen jalan tergolong baik, sementara sekitar 60 persen masih butuh perbaikan,” jelasnya.
Namun Abdul Hadi juga mengingatkan bahwa pembangunan harus diiringi kesadaran masyarakat untuk menjaga fasilitas publik. Selain itu, ia menyampaikan apabila Pemda Lombok Tengah beralasan efisiensi anggaran, pemerintah daerah tetap dapat mengajukan dukungan anggaran ke pemerintah pusat, tetapi pengajuan tersebut harus dilakukan oleh pemda sendiri.
Forum reses tersebut ditutup dengan harapan warga agar aspirasi yang disampaikan tidak berhenti sebagai seremonial, melainkan benar-benar diperjuangkan menjadi program pembangunan nyata di NTB.
(Abi)