Mataram – Direktur LSM Lombok Global Institute (Logis) NTB, M. Fihiruddin, mengaku bangga sebagai warga Nusa Tenggara Barat karena memiliki perwakilan di DPR RI, Hj. Sari Yuliati, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI.
Meski demikian, Fihiruddin menilai Buk Sari belum maksimal hadir dalam menyuarakan persoalan-persoalan strategis di NTB. Menurutnya, perhatian terhadap isu hukum dan kepentingan masyarakat masih perlu diperkuat.
“Dulu Buk Sari maju sebagai anggota DPR RI karena beliau menantu mantan Gubernur NTB, Drs. H. Harun Al Rasyid, M.Si. Setelah berpisah dengan Mas Ari, secara historis posisi itu hilang,” ujar Fihiruddin.
Ia menyoroti posisi Buk Sari yang juga berada di Komisi III DPR RI, komisi yang menjadi mitra strategis Polri dan aparat penegak hukum lainnya. Namun menurutnya, hingga kini belum terlihat sikap tegas terkait sejumlah persoalan hukum di NTB.
Fihiruddin mencontohkan persoalan lahan KEK Mandalika hingga isu kriminalisasi aktivis yang menurutnya belum mendapat perhatian serius dari Buk Sari.
“Kasus terbaru seperti Radit, sampai sekarang belum ada pernyataan dari Buk Sari,” katanya.
Selain itu, ia juga menyinggung dugaan adanya oknum aparat penegak hukum yang dinilai bermasalah di NTB. Menurutnya, figur publik sekaligus pimpinan DPR RI seharusnya dapat memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut.
“Kalau hanya membagikan KIP, hand traktor, bedah rumah, atau bantuan sosial lainnya, itu kegiatan yang bisa dilakukan siapa saja ketika difasilitasi negara,” ujarnya.
Fihiruddin menegaskan dirinya akan lebih bangga apabila Buk Sari aktif menyuarakan persoalan hukum, termasuk terkait oknum jaksa, hakim, maupun aparat penegak hukum yang dinilai merugikan masyarakat.
“Kita berharap beliau lebih hadir dalam menyikapi persoalan hukum di NTB, sehingga benar-benar menjadi penyambung aspirasi masyarakat Lombok dan NTB pada umumnya,” tutupnya.