Mataram – Penempatan Abul Chair dalam narasi sebagai pertemuan antara kapasitas profesional dan legitimasi historis memang tampak meyakinkan di permukaan. Namun, apabila dibaca melalui pendekatan akademik yang lebih ketat, argumentasi tersebut masih menyisakan sejumlah ruang kritik yang perlu disampaikan secara objektif.
Baca:Ibnu Hajar: NTB Diselimuti Korupsi, Gubernur dan DPRD Harus Diperiksa!
Pertama, penggunaan narasi genealogis sebagai instrumen legitimasi memerlukan kehati-hatian metodologis. Dalam tradisi keilmuan, validitas data merupakan fondasi utama. Klaim sejarah yang tidak disertai verifikasi kuat berpotensi melemahkan keseluruhan argumentasi, karena legitimasi yang dibangun di atas data yang tidak akurat akan menghasilkan kesimpulan yang rapuh. Oleh sebab itu, setiap rujukan terhadap figur sejarah termasuk kaitan dengan Gubernur pertama NTB seharusnya didasarkan pada fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, bukan sekadar narasi simbolik yang bersifat romantik.
Baca:KPK Tetapkan 5 Tersangka Baru, Korupsi Pajak Masih Membusuk di Ditjen Pajak
Kedua, terdapat kecenderungan penyederhanaan terhadap konsep kapasitas yang hanya dipahami sebagai kompetensi teknokratis. Memang benar, pengalaman sebagai auditor atau pejabat pengawasan, termasuk dalam lembaga seperti BPKP, menunjukkan penguasaan terhadap aspek administratif dan kontrol birokrasi. Akan tetapi, sebagaimana ditegaskan oleh Dwight Waldo, administrasi publik tidak semata-mata berbicara tentang efisiensi, melainkan juga menyangkut nilai, konteks sosial, serta relasi kekuasaan yang membentuk praktik pemerintahan.
Baca juga:Lowongan PKL Kemdiktisaintek 2026 Batch 2 Dibuka, Mahasiswa Bisa Daftar hingga 19 April
Dalam konteks tersebut, jabatan Sekretaris Daerah bukan hanya posisi administratif, melainkan kepemimpinan strategis yang memerlukan kemampuan mengelola dinamika sosial-budaya, komunikasi politik lokal, serta kemampuan membangun legitimasi pemerintahan di tengah masyarakat. Dengan kata lain, kompetensi teknokratis penting, tetapi tidak cukup apabila tidak diimbangi kemampuan membaca struktur sosial daerah.
Lebih jauh, Fred W. Riggs melalui konsep birokrasi prismatic menegaskan bahwa birokrasi di negara berkembang memiliki karakter khas, yakni adanya percampuran nilai modern dan tradisional dalam sistem pemerintahan. Hal ini berarti efektivitas seorang pejabat publik tidak hanya ditentukan oleh pengalaman birokrasi formal, tetapi juga oleh kapasitas adaptasi terhadap realitas sosial yang hidup di masyarakat. Pada titik ini, dimensi sosio-kultural semestinya menjadi variabel penting dalam menilai kelayakan seorang Sekda, karena kepemimpinan daerah selalu beroperasi dalam ruang sosial yang kompleks.
Ketiga, dikotomi yang terlalu tegas antara profesionalisme dan apa yang disebut sebagai narasi primordial juga perlu ditinjau ulang. Dalam studi pemerintahan modern, Robert D. Putnam menekankan bahwa kepercayaan sosial (social capital) merupakan faktor penting dalam efektivitas institusi publik. Dengan demikian, keterhubungan seorang pemimpin birokrasi dengan masyarakat lokal tidak serta-merta menjadi hambatan, melainkan dapat menjadi modal sosial untuk memperkuat legitimasi, membangun koordinasi, serta memperlancar kebijakan publik.
Oleh karena itu, penilaian terhadap kelayakan seorang Sekretaris Daerah tidak cukup hanya bertumpu pada jam terbang dan rekam jejak teknokratis, tetapi harus dilihat dalam kerangka yang lebih luas. Penilaian tersebut seharusnya mencakup ketepatan argumentasi, kesesuaian dengan konteks lokal, serta kemampuan membangun kepercayaan sosial di tengah masyarakat.
Tanpa pendekatan yang utuh, narasi yang tampak kuat hanya akan menjadi argumentasi yang terdengar meyakinkan, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan realitas kepemimpinan birokrasi daerah yang sesungguhnya.
Melawan Pragmatis – Menjaga Keilmuan
Penulis: Hasbi