lpkpkntb.com – THR Di tengah berbagai informasi seputar jadwal imsak dan buka puasa di sejumlah daerah pada 20 Februari 2026, perhatian publik juga tertuju pada kabar terbaru dari sektor ekonomi nasional. Pemerintah resmi menggelontorkan anggaran jumbo sebesar Rp809 triliun pada kuartal I/2026 untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Namun, sejumlah ekonom menilai dampaknya tidak akan sebesar yang dibayangkan.
THR
Kebijakan belanja negara tersebut mencakup stimulus Idulfitri sebesar Rp13 triliun, tunjangan hari raya (THR) bagi ASN serta TNI/Polri senilai Rp55 triliun, dan percepatan realisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp62 triliun. Seluruhnya menjadi bagian dari strategi fiskal awal tahun yang diharapkan mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa percepatan belanja ini dirancang untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi tetap berada di kisaran 5,6% hingga 6% pada kuartal I/2026. Pemerintah optimistis kombinasi stimulus fiskal, pencairan THR pada pekan pertama Ramadan, serta koordinasi erat dengan Bank Indonesia akan memperkuat likuiditas dan mendorong konsumsi domestik.
Menurutnya, belanja negara yang dipercepat akan menciptakan perputaran uang lebih cepat di masyarakat. THR yang cair sebelum Idulfitri diperkirakan meningkatkan daya beli ASN dan aparat, yang kemudian berdampak pada sektor ritel, transportasi, hingga pariwisata. Pemerintah berharap efek berganda ini mampu menjaga tren pertumbuhan yang sudah terbentuk pada akhir 2025.
Namun demikian, pandangan berbeda disampaikan oleh ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef). Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M. Rizal Taufikurrahman, menilai dampak percepatan belanja tersebut cenderung terbatas dan bersifat sementara.
Menurut Rizal, secara struktur Produk Domestik Bruto (PDB), porsi konsumsi pemerintah relatif kecil dibandingkan komponen lainnya. Karena itu, meskipun belanja meningkat tajam pada awal tahun, kontribusinya terhadap pertumbuhan nasional diperkirakan hanya berkisar 0,1 hingga 0,2 poin persentase.
Ia menekankan bahwa karakter belanja yang dominan konsumtif membuat multiplier effect fiskalnya rendah. Dampaknya bisa terasa menjelang Ramadan dan Idulfitri, tetapi cenderung cepat mereda setelah periode tersebut berakhir. Artinya, dorongan ekonomi yang terjadi lebih bersifat musiman (temporary boost) daripada transformasional.
Rizal juga mengingatkan bahwa tantangan ekonomi Indonesia saat ini lebih bersifat struktural ketimbang sekadar kurang stimulus. Pada akhir 2025, pertumbuhan ekonomi memang mencapai 5,39%, tertinggi pascapandemi. Namun, sektor produksi masih menghadapi tekanan, mulai dari melemahnya ekspor, manufaktur yang belum pulih sepenuhnya, hingga konsumsi kelas menengah yang tertahan akibat kenaikan biaya hidup.
Dengan kondisi tersebut, percepatan belanja negara dinilai hanya mampu menahan perlambatan, bukan menciptakan mesin pertumbuhan baru. Tanpa perbaikan di sektor investasi swasta, ekspor manufaktur, serta peningkatan pendapatan riil masyarakat kelas menengah, target pertumbuhan 6% akan sulit tercapai.
Dari sisi fiskal, percepatan belanja di awal tahun juga berpotensi menimbulkan tekanan terhadap APBN. Belanja yang dimajukan belum tentu diimbangi dengan penerimaan negara yang pulih kuat pada periode yang sama. Jika penerimaan pajak belum optimal, ruang fiskal pemerintah bisa semakin terbatas pada kuartal berikutnya.
Meski begitu, pemerintah tetap yakin strategi front-loading belanja akan menjaga stabilitas ekonomi. Pencairan THR ASN dan TNI/Polri disebut menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga konsumsi rumah tangga, yang selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Selain itu, percepatan Program Makan Bergizi Gratis juga diharapkan memberi dampak ganda. Tak hanya meningkatkan gizi masyarakat, program ini berpotensi menggerakkan rantai pasok pangan dan UMKM lokal di berbagai daerah.
Perbedaan pandangan antara pemerintah dan Indef menunjukkan bahwa efektivitas stimulus fiskal memang sangat bergantung pada struktur ekonomi secara keseluruhan. Jika konsumsi rumah tangga tetap kuat, stimulus dapat memperkuat fondasi pertumbuhan. Namun, bila sektor produksi dan investasi belum pulih, lonjakan belanja hanya menjadi dorongan jangka pendek.
Dalam konteks global yang masih dinamis, pemerintah menghadapi tantangan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan stabilitas fiskal. Gejolak ekonomi dunia, ketidakpastian perdagangan internasional, serta fluktuasi nilai tukar turut memengaruhi prospek ekonomi domestik.
Dengan berbagai faktor tersebut, target pertumbuhan 5,6% pada kuartal I/2026 dinilai masih realistis sebagai upaya stabilisasi. Namun untuk menembus 6% secara berkelanjutan, diperlukan reformasi struktural yang lebih dalam, termasuk mendorong investasi produktif dan memperkuat daya saing industri nasional.
Ke depan, efektivitas belanja Rp809 triliun ini akan terlihat dari data pertumbuhan dan konsumsi pada semester pertama 2026. Apakah benar mampu menjadi pengungkit ekonomi, atau sekadar menjadi lonjakan musiman menjelang Idulfitri, akan menjadi ujian nyata bagi kebijakan fiskal pemerintah.