Pemerintah Provinsi Jambi dipastikan belum mengusulkan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2026. Kebijakan tersebut diambil dengan mempertimbangkan sejumlah faktor yang berkaitan dengan penataan aparatur sipil negara (ASN) di daerah.
Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman, menjelaskan bahwa saat ini Pemprov lebih memprioritaskan penyelesaian penataan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk penuntasan tenaga honorer yang masih tersisa.
“Formasi kebutuhan ASN di Pemprov Jambi saat ini belum tersedia, sehingga kami belum mengajukan formasi. Penerimaan ASN maupun PPPK sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat,” ujarnya di Kota Jambi, Jumat (22/5).
Selain fokus pada PPPK dan honorer, kondisi kemampuan keuangan daerah juga menjadi pertimbangan penting. Pemprov Jambi disebut masih berupaya mengendalikan porsi belanja pegawai dalam APBD agar tetap sesuai ketentuan.
Menurut Sudirman, pengajuan formasi ASN tidak bisa dilakukan secara bebas oleh pemerintah daerah karena harus menyesuaikan kuota yang ditetapkan pemerintah pusat.
Dengan kondisi tersebut, peluang pembukaan formasi CPNS 2026 di lingkungan Pemprov Jambi untuk sementara belum menjadi prioritas.
Kebijakan ini sekaligus menegaskan bahwa penyelesaian status honorer dan penataan PPPK masih menjadi fokus utama pemerintah daerah sebelum membuka rekrutmen CPNS baru.