Jakarta – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, kembali menyoroti struktur belanja negara, khususnya pada sektor pendidikan. Menurutnya, sebagian besar anggaran pendidikan terserap untuk membayar gaji guru dan dosen, sehingga ruang fiskal untuk peningkatan kualitas pendidikan menjadi terbatas.
Baca:Negara Kaya, Tapi Dosen Swasta Masih Bertahan Hidup dari SPP, Apa Kabar Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI)?
“Kalau kita bicara beban negara, yang paling besar itu belanja pegawai, terutama gaji guru dan dosen. Ini fakta yang harus kita sadari bersama,” ujar Sri Mulyani dalam sebuah forum ekonomi.
Ia menekankan, pemerintah tidak menolak kewajiban membayar gaji tenaga pendidik, namun perlu ada keseimbangan antara belanja pegawai dan belanja peningkatan mutu pendidikan. Menurutnya, jika seluruh anggaran habis untuk membayar gaji, maka program-program inovatif seperti pelatihan, riset, maupun pembangunan fasilitas pendidikan akan sulit terealisasi.
“Kualitas pendidikan tidak bisa hanya diukur dari seberapa besar gaji yang dibayarkan. Kita perlu memastikan ada investasi dalam bentuk pelatihan guru, peningkatan kurikulum, hingga sarana prasarana yang memadai,” tambahnya.
Pernyataan ini menuai beragam tanggapan dari masyarakat. Sebagian mendukung upaya efisiensi anggaran, sementara sebagian lainnya menilai bahwa kesejahteraan guru dan dosen tetap harus menjadi prioritas utama.
Sri Mulyani mengajak semua pihak, baik pemerintah daerah, perguruan tinggi, maupun masyarakat, untuk bersama-sama memastikan anggaran pendidikan digunakan lebih efektif. “Negara harus hadir, tapi juga harus cerdas dalam mengelola anggaran,” pungkasnya.