Mataram – Suhu politik dan sosial di Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali jadi sorotan usai aksi unjuk rasa 3 September 2025 di Kantor Gubernur NTB yang sempat diwarnai ketegangan. Namun, alih-alih terus memanas, sejumlah pihak justru mulai melemparkan nada sejuk dengan seruan damai dan demokrasi.
Ketua Umum DPP Laskar NTB, Muhamad Agus, menegaskan organisasinya yang sudah berusia 25 tahun bukanlah kelompok penekan, apalagi musuh bagi kelompok lain. Menurutnya, kehadiran Laskar NTB murni sebagai langkah antisipasi agar aksi tidak berujung pada perusakan fasilitas publik.
“Laskar NTB hadir bukan untuk membungkam, melainkan menjaga aset rakyat. Silakan menyampaikan aspirasi, itu hak demokrasi. Tapi jangan sampai ada pengrusakan, sebab itu justru merugikan masyarakat luas,” ujarnya tegas.
Di sisi lain, Presiden Kasta NTB, Lalu Wink Haris, justru menyayangkan insiden yang mencederai semangat demokrasi. Ia menilai kebebasan berpendapat adalah hak konstitusional warga, sehingga pengerahan massa tandingan untuk membubarkan aksi tidak boleh dibiarkan.
“Demokrasi harus memberi ruang seluas-luasnya bagi rakyat untuk bersuara tanpa intimidasi. Cara-cara membungkam aspirasi publik jelas berbahaya bagi iklim demokrasi kita,” kata Wink.
Nada penyejuk juga datang dari pemerhati sosial politik NTB, Iwan Slenk. Ia mengingatkan agar semua pihak menahan diri dan menempatkan perbedaan pendapat dalam ruang yang sehat.
“Demokrasi akan sehat jika perbedaan pendapat ditempatkan dalam ruang saling menghormati. Jangan sampai persoalan disikapi dengan emosi karena berpotensi memicu konflik horizontal,” tegasnya.
Menurut Iwan, NTB masih menghadapi berbagai tantangan besar, mulai dari pemulihan ekonomi hingga dampak bencana. Karena itu, kedamaian dan stabilitas menjadi kebutuhan utama masyarakat.
“Harapan saya, kejadian ini bisa jadi bahan edukasi bagi masyarakat dan generasi muda agar memahami makna demokrasi yang sebenarnya,” tambahnya.
Damai atau Bara dalam Sekam?
Meski sejumlah tokoh telah melontarkan seruan damai, publik menilai tensi pasca-aksi 3 September masih terasa. Pertanyaannya, apakah NTB benar-benar akan melangkah menuju ruang demokrasi yang sehat, atau justru bara konflik sosial masih tersisa di bawah permukaan?
Satu hal yang pasti, NTB butuh suasana aman, damai, dan kondusif agar pembangunan dan persatuan tidak terganggu oleh dinamika politik sesaat.
(FH)