MATARAM,— Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal didorong untuk memimpin Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB periode 2026-2030.
Dorongan tersebut mencuat di tengah persiapan NTB menjadi salah satu tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII 2028 bersama Nusa Tenggara Timur (NTT).
Baca Juga:Polemik Rp5 Miliar dan Pendaftaran Rp200 Juta Ketua KONI NTB Jadi Sorotan, Akademisi Minta Fokus pada Pembinaan Atlet
Sejumlah pihak menilai posisi gubernur sebagai ketua KONI dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan organisasi olahraga dalam menghadapi agenda olahraga nasional tersebut.
Pasalnya, penyelenggaraan PON bukan hanya berkaitan dengan kesiapan venue pertandingan. Tuan rumah juga dituntut menyiapkan atlet, pelatih, cabang olahraga, sarana pendukung, transportasi, akomodasi, hingga dukungan anggaran.
PON 2028 Jadi Tantangan Besar NTB
PON XXII 2028 menjadi salah satu agenda olahraga terbesar yang akan dihadapi NTB dalam beberapa tahun mendatang.
Sebagai tuan rumah bersama NTT, NTB tidak hanya memiliki tanggung jawab sebagai penyelenggara, tetapi juga membawa target untuk meningkatkan prestasi atlet daerah.
Persiapan tersebut membutuhkan waktu panjang. Pembinaan atlet tidak dapat dilakukan secara instan karena harus dimulai dari pemetaan potensi atlet, pembinaan berjenjang, pemusatan latihan, pemenuhan kebutuhan pelatih, hingga mengikuti berbagai kejuaraan sebagai bagian dari evaluasi.
Di sisi lain, kesiapan venue juga menjadi pekerjaan besar.
Sejumlah cabang olahraga membutuhkan fasilitas pertandingan dan latihan dengan standar tertentu. Karena itu, koordinasi antara KONI, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, serta pengurus cabang olahraga menjadi sangat penting.
Baca:Biadab! Pelatih Bela Diri KONI Jatim Jadi Tersangka Pelecehan Atlet, Kronologinya
Dalam konteks tersebut, figur yang mampu menghubungkan kepentingan olahraga dengan kebijakan pemerintah daerah dinilai memiliki posisi strategis.
Gubernur Dinilai Bisa Perkuat Koordinasi
Dorongan agar Lalu Iqbal memimpin KONI NTB salah satunya didasarkan pada pertimbangan bahwa gubernur memiliki kewenangan dan akses terhadap kebijakan pembangunan daerah.
Jika gubernur berada langsung di pucuk pimpinan KONI, koordinasi mengenai kebutuhan olahraga dinilai dapat berlangsung lebih cepat.
Terutama menyangkut dukungan anggaran, pembangunan maupun peningkatan fasilitas olahraga, pembinaan atlet, serta persiapan NTB sebagai tuan rumah PON.
Namun demikian, kepemimpinan KONI bukan semata-mata persoalan jabatan. Organisasi olahraga tersebut juga membutuhkan tata kelola yang profesional, transparan, serta mampu memastikan program pembinaan berjalan secara berkelanjutan.
KONI NTB nantinya dituntut tidak hanya mempersiapkan kontingen untuk PON, tetapi juga membangun sistem pembinaan atlet dari tingkat daerah hingga nasional.
Jangan Sampai PON Hanya Jadi Ajang Seremoni
PON XXII 2028 diharapkan tidak berhenti pada keberhasilan penyelenggaraan.
Bagi NTB, menjadi tuan rumah seharusnya dapat menjadi momentum untuk meninggalkan warisan positif bagi dunia olahraga daerah.
Venue yang dibangun atau diperbaiki diharapkan dapat dimanfaatkan setelah PON berakhir. Begitu pula dengan program pembinaan atlet yang semestinya terus berjalan dan tidak berhenti setelah pesta olahraga nasional selesai.
Keberadaan PON juga diharapkan mampu mendorong munculnya atlet-atlet baru dari berbagai daerah di NTB.
Kabupaten dan kota memiliki potensi atlet yang cukup beragam. Potensi tersebut membutuhkan sistem pencarian bakat, pembinaan, kompetisi, serta pendampingan yang terukur.
Dengan demikian, keberhasilan NTB sebagai tuan rumah tidak hanya dihitung dari kelancaran pertandingan, tetapi juga dari prestasi atlet dan keberlanjutan pembinaan olahraga setelah PON.
Pemilihan Ketua KONI Tetap Ikuti Mekanisme Organisasi
Meski muncul dorongan agar Lalu Iqbal memimpin KONI NTB, proses pemilihan Ketua KONI NTB periode 2026-2030 tetap harus mengikuti mekanisme organisasi yang berlaku.
Artinya, keputusan mengenai siapa yang akan memimpin KONI NTB tidak ditentukan semata-mata oleh dorongan publik atau pemerintah.
Forum organisasi KONI memiliki mekanisme tersendiri dalam menentukan kepemimpinan.
Karena itu, munculnya nama gubernur sebagai kandidat atau figur yang didorong perlu ditempatkan sebagai bagian dari dinamika organisasi olahraga NTB menjelang periode kepengurusan baru.
Yang lebih penting, siapa pun yang nantinya terpilih harus mampu menjawab tantangan besar olahraga NTB, terutama menghadapi PON XXII 2028.
Prestasi Atlet Jadi Ukuran Utama
Kepemimpinan KONI NTB ke depan akan menghadapi pekerjaan yang tidak ringan.
Selain memastikan kesiapan sebagai tuan rumah, KONI harus menjaga agar atlet NTB mampu bersaing dengan daerah lain.
Pembinaan cabang olahraga harus dilakukan berdasarkan program yang jelas dan terukur. Atlet potensial perlu mendapatkan dukungan latihan, kompetisi, fasilitas, serta perhatian terhadap kesejahteraan dan masa depan mereka.
PON 2028 pun dapat menjadi kesempatan bagi NTB untuk menunjukkan bahwa status tuan rumah dapat berjalan beriringan dengan peningkatan prestasi.
Karena itu, figur yang memimpin KONI NTB periode 2026-2030 akan memiliki tanggung jawab besar dalam menentukan arah olahraga NTB.
Apakah kepemimpinan gubernur akan menjadi solusi untuk memperkuat koordinasi tersebut, atau justru diperlukan figur profesional olahraga yang memiliki pengalaman organisasi, pada akhirnya akan menjadi bagian dari proses yang harus diputuskan melalui mekanisme KONI.
Yang jelas, persiapan menuju PON XXII 2028 sudah semakin dekat. NTB membutuhkan perencanaan matang, koordinasi kuat, dan kepemimpinan yang mampu menyatukan pemerintah daerah dengan seluruh elemen olahraga.
Bagi NTB, PON 2028 bukan sekadar soal menjadi tuan rumah. Ajang tersebut juga menjadi pertaruhan untuk membuktikan sejauh mana olahraga NTB mampu naik kelas di tingkat nasional.