Lombok Tengah, – Sebuah insiden tidak mengenakkan terjadi di kawasan wisata Air Terjun Benang Stokel/Kelambu, Lombok Tengah. Seorang pemandu wisata berinisial Re mengaku dirinya dan tamunya diusir secara sepihak oleh pihak yang mengaku sebagai penanggung jawab area, hanya karena tidak makan di warung yang telah mereka tentukan.
Baca Juga:SIARAN PERS Nomor: 04/SP-KOMNAS/IV/2025,Tiga Negara Ini Dilarang untuk TKI, Tapi Masih Banyak yang Berangkat. Mengapa?
“Kami sudah membeli tiket resmi, tapi tetap disuruh balik. Kami dituduh melanggar aturan, padahal saya sendiri tidak tahu aturan mana yang dimaksud, apalagi warung mana yang dimaksud. Tidak ada informasi resmi juga,” ujar Re.
Situasi semakin memanas ketika terjadi adu argumen dengan oknum berinisial M yang diduga merupakan pengelola lokal. M disebut-sebut berteriak di hadapan tamu sehingga menciptakan suasana yang tidak kondusif.
“Ini mempermalukan kami sebagai guide. Tamu-tamu merasa seperti diusir hanya karena tidak belanja di warung tertentu. Ini bukan pelayanan wisata yang baik,” tambah Re. Meskipun tiket dikembalikan, pengalaman buruk tersebut meninggalkan kesan negatif bagi wisatawan.
Merespons kejadian ini, Erwin Rahadi, Kepala Humas dan HAM LP-KPK NTB, mendesak Pemerintah Daerah Lombok Tengah untuk segera mengambil tindakan tegas. Ia menyebut kejadian semacam ini berpotensi mencoreng citra pariwisata Lombok Tengah di mata publik.
“Dugaan praktik premanisme seperti ini tidak bisa ditoleransi. Apalagi yang berkunjung adalah wisatawan luar daerah. Kalau dibiarkan, ini bisa merusak kepercayaan dan mencoreng nama baik pariwisata kita,” tegas Erwin.
Ia pun mengingatkan pentingnya peran aktif Dinas Pariwisata dan pemerintah desa untuk turut bertanggung jawab. “Semua pihak harus ikut menjaga nama baik daerah. Jangan hanya menikmati hasil dari pariwisata tapi abai terhadap pengelolaannya,” ujarnya.
Senada dengan itu, perwakilan dari SAPANA NTB (Sahabat Pariwisata Nusantara) juga menyuarakan sikap tegas.
“Sikap arogansi seperti ini bukan hanya mencederai satu titik wisata, tapi membentuk opini buruk terhadap pariwisata NTB secara umum. Ini bukan kejadian pertama. Kami akan dorong agar pemerintah menata ulang pengelolaan destinasi dengan serius,” tegasnya.
Hingga berita ini dirilis, belum ada pernyataan resmi dari pihak pengelola maupun instansi pemerintah terkait. LP-KPK NTB meminta Pemda Lombok Tengah segera memanggil pihak-pihak yang membuat resah dan melakukan pembenahan secara menyeluruh.
(Hs)