lpkpkntb.com – Mataram. Anggota Komisi IV DPRD NTB, Abdul Rahim, akhirnya buka suara soal dugaan aliran “uang siluman” dalam pengelolaan Pokok Pikiran (Pokir) DPRD NTB tahun anggaran 2025. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu bahkan menyebut sudah ada nama-nama pihak pengatur dana tak resmi tersebut.
Baca:Heboh! 4 Pejabat Kemnaker Ditahan KPK Terkait Dugaan Pemerasan Rencana Penggunaan TKA
“Silakan tanyakan kepada penyidik. Termasuk jumlah pertanyaan. Semua sudah saya sampaikan,” ujar Abdul Rahim kepada awak media.
Rahim yang akrab disapa Bram itu juga menegaskan penolakannya terhadap tawaran dana ratusan juta yang disebut berasal dari luar mekanisme Pokir resmi. Ia mengaku siap diperiksa aparat penegak hukum (APH) karena tidak pernah menerima sepeser pun dari aliran dana siluman tersebut.
“Sesuai pernyataan saya sebelumnya di media, saya dengan tegas menolak. Saya bahkan undang APH masuk jika perlu. Saya tidak menerima, dan itu sudah jelas,” tegasnya.
Meski demikian, Abdul Rahim mengimbau semua pihak untuk tidak berspekulasi sembarangan. Menurutnya, proses hukum atas dugaan penyimpangan Pokir 2025 sudah ditangani oleh Kejaksaan Tinggi NTB. Ia pun mendukung langkah Kejati untuk menuntaskan kasus tersebut secepatnya.
“Kita dorong agar cepat selesai, supaya kita bisa kembali menjalankan tugas dan fokus pada kepentingan masyarakat,” ujar Rahim.
Sementara itu, Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati NTB, Efrien Saputera membenarkan adanya pemeriksaan terhadap Abdul Rahim oleh tim Pidana Khusus.
“Selain Indra Jaya Usman, tim Pidsus juga sudah memintai keterangan dari Abdul Rahim,” kata Efrien.
Diketahui, kasus dugaan penyimpangan dana Pokir 2025 menyeret sejumlah nama di lingkaran DPRD NTB dan tengah menjadi sorotan publik. Kejati NTB pun diminta bertindak transparan dalam pengusutannya.