Karawang — Lembaga Pengawas Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) kembali menggelar hajat besar dalam mengembangkan misi sosial dan kemanusiaannya. Acara Musyawarah Nasional (Munas) II dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) VII digelar di Karawang, Jawa Barat, dengan diikuti perwakilan dari 38 provinsi, kabupaten/kota, hingga tingkat kecamatan se-Indonesia.
Kegiatan ini bertujuan memperluas jangkauan LP-KPK agar semakin menyentuh seluruh lapisan masyarakat, baik pemerintah maupun swasta, khususnya masyarakat bawah yang seringkali kesulitan mendapatkan akses keadilan. Melalui Munas ini, LP-KPK menegaskan komitmennya untuk hadir di tengah masyarakat dengan memberikan edukasi, advokasi, dan solusi terdekat secara maksimal dan merata.
Dalam kesempatan tersebut, LP-KPK NTB melalui Ibu Suhadayati, yang akrab disapa Ibu Suhada, mendapat amanah penting sebagai Ketua Munas II sekaligus diangkat sebagai Sekretaris Dewan Kehormatan. Tak hanya itu, beliau juga dinobatkan sebagai figur Komda terbaik dalam menakhodai LP-KPK NTB.
Dalam sambutannya, Suhadayati menyampaikan harapannya agar LP-KPK NTB bersama seluruh jajaran yang didampingi Sekjen Hj. Abdul Majid, SE, dapat terus meningkatkan kinerja ke depan. “Semoga LP-KPK NTB bisa mempertahankan prestasi yang telah diraih, sembari terus belajar untuk menjadi lebih baik, khususnya dalam membangun kemitraan dengan pemerintah, aparat penegak hukum—kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan—serta masyarakat luas,” ujarnya.
Agenda Munas II ini juga menjadi momen penting dalam pemilihan Ketua Umum LP-KPK, yang kembali mempercayakan kepemimpinan kepada incumbent Bapak Amirul S. Piolah, SH. Selain itu, turut dilaksanakan pelantikan Direksi YLBH LP-KPK, serta pelantikan Ketua Komda dan Komcab dari masing-masing provinsi dan kabupaten/kota.
LP-KPK berharap seluruh pengurus yang terpilih dapat menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya, menjunjung tinggi tugas sosial dan kemanusiaan, khususnya dalam bidang pengawasan. “Kami berharap keluarga besar LP-KPK NTB tetap solid, kompak, dan bersinergi dalam mengawal keadilan serta menjadi mitra strategis pemerintah dan masyarakat,” tutup Suhadayati.