Mataram – www.lpkpkntb.com. Program Bantuan Fisik Dana Alokasi Khusus (DAK) SMA/SMK, dan SLB, terus menjadi issu publik terutama dugaan ada permainan di lingkup Dikbud NTB itu sendiri.
Setelah wartawan media lpkpkntb menanyakan keterlibatan dugaan transfer fee, dan keterlibatan orang dalam Dikbud dalam pengerjaan proyek DAK. Kabid SMK yang di temui kemarin beliau mengatakan “Mengenai dugaan Fee DAK dan beredarnya bukti transfer itu belum jelas siapa orang nya, jika ada bukti laporkan..!, namun issu ini bisa saja spekulasi dari oknum tertentu yang mengatasnamakan pihak terkait, untuk mencari keuntungan. Pasalnya saat ini proyek DAK tersebut masih dalam tahapan perencanaan, tolonglah saat ini jangan di ganggu karena saat ini tim penilai sedang fokus pada ferivikasi data yang masuk, mengenai syarat dan mekanisme menjadi suplier, kan sudah kami sampaikan di publik bahkan kemarin ketika rapat di DPRD provinsi sudah di jelaskan oleh PPK, waktu rapat tersebut langsung kita persentasikan di hadapan DPRD Komisi V, bila ada yang kurang jelas, silahkan tanya kami, dan Dikbud transfaran kok, karena tidak ada yang di tutup-tutupi ” jelasnya.
Ia menjelaskan untuk mekanisme siapa-siapa yang nantinya masuk kategori suplier itu sudah jelas ada standarisasi, sesuai aturan yang berlaku, dan lebih jelas nya bisa tanya langsung ke bagian pejabat pembuat komitmen (PPK), lebih-lebih calon suplier harus minta rekomendasi langsung dari kepala sekolah yang menerima dana DAK “bantahnya di media.
Oleh karena itu, “Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) memperkuat pengendalian internal sehingga pola pengerjaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2022 senilai Rp153 miliar, sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 3 tahun 2022 tentang petunjuk teknis operasional dana DAK. Mengenai dugaan Fee DAK dan beredarnya bukti transfer ini belum jelas dan issu ini bisa saja spekulasi dari oknum tertentu yang mengatasnamakan pihak terkait, untuk mencari keuntungan. Pasalnya saat ini proyek DAK tersebut masih dalam tahapan perencanaan, sekali lagi tahap perencanaan ”. Ucapnya di media.
Tadi juga kita ada diskusi publik mengenai “Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai upaya percepatan pembangunan mutu pendidikan di NTB, yang di hadiri berbagai perwakilan, dan narasumbernya Pak Kadis Dikbud Dr. Aldy Furqon, ada Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, ada HJ. Baiq Isvi Rupaedah dari DPRD Provinsi, dan perwakilan dari organisasi dan Mahasiswa ” ucapnya.
Dari hasil diskusi publik, Sekwan DPRD NTB H.Mahdi, SH.,MH, mengatakan ” melalui Komisi V kami mendorong agar realisasi DAK Pendidikan ini agar segera trealisasi karena sangat penting untuk membangun pendidikan di NTB yang lebih baik, dan kami dari Komisi V akan mengawasi dan mengontrol sesuai dengan tupoksi kami di DPRD Provinsi ” jelasnya.
I Ketut Suartana Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengatakan “Proyek DAK ini kami sudah minta pendampingan hukum dari Kejaksaan, maupun dari Inspektorat NTB, dari Kepala dinas, Kabid SMA, SMK dan PPK sudah kami di panggil semua untuk mengklarifikasi issu tersebut, dan PPK sudah membentuk tim penilai suplier siapa yang layak di pakai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku, dan kami ini independen tanpa ada intervensi dari pihak manapun, dan nanti lihat dan perhatikan siapa aja calon supplier yang lolos “katanya.
Pada kesempatan terpisah pengurus salah satu Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (Komda LP-KPK) mengatakan “kami sebagai lembaga nasional terutama di bidang pengawasan setiap kebijakan pemerintah tetap menjalankan kewajibannya untuk mengawasi setiap kebijakan pemerintah, apakah kebijakan itu akan menguntungkan pembangunan masyarakat atau hanya menguntungkan segelintir orang atau pejabat”tegasnya.
Ia pun menyampaikan kepada media, jika ada keterlibatan oknum di Dikbud NTB, maka kita angkat ramai ramai sehingga semua masyarakat NTB mengetahui, akan tetapi jika tidak ditemukan kejanggalan seperti yang di beritakan, maka kita mengapresiasi kinerja dari pejabat yang ada di Dikbud NTB, seperti keterangan dari salah satu kepala sekolah penerima bantuan DAK, karena kami dari LP-KPK turun ke lapangan mencari informasi yang valid dan salah satu sekolah penerima DAK menyampaikan ke kami kalau mereka sangat membutuhkan bantuan dari DAK dan mereka merasa bersyukur karena sekolah kekurangan kelas” . Tutupnya anggota Komda LP-KPK. Kamis/18/08/22. [Abi].
