Mataram – Sejumlah pelaku wisata di NTB mempertanyakan efektivitas dan transparansi kinerja Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB. Mereka mengaku tidak merasakan dampak nyata dari berbagai kegiatan promosi yang dilakukan oleh lembaga tersebut.
“Sejauh ini kami sebagai pelaku wisata tidak pernah merasakan dampak dari kegiatan promosi BPPD NTB. Kemana mereka berpromosi? Targetnya ke daerah mana atau negara mana? Tidak ada publikasi sama sekali,” ujar salah satu praktisi pariwisata yang juga mantan Ketua DPC HPI Loteng sekaligus politisi Partai Demokrat.
Baca:BPPD NTB Dinilai Tak Maksimal, Tokoh Pemuda Batu Layar Dukung Pembubaran
Menurutnya, dana hibah yang diperuntukkan bagi BPPD NTB menyedot anggaran dalam jumlah besar, bahkan mencapai miliaran rupiah. Namun, hasil kerja nyata dari promosi tersebut tidak terlihat. Ia menyoroti bahwa jika BPPD ingin mengklaim tingginya kunjungan wisatawan ke NTB melalui Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) atau Pelabuhan Lembar, maka harus ada publikasi yang jelas. Terlebih, para pelaku wisata sebagai penerima manfaat utama perlu mengetahui hasil promosi tersebut.
“Kalaupun mereka mempublikasikan data kunjungan hasil kegiatan promosi BPPD, maka harus menggunakan metodologi yang jelas, terukur, dan akurat. Tapi sejauh ini, sekali lagi saya katakan, tidak ada data yang dipublikasikan,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa keberadaan BPPD sebaiknya dibubarkan jika terus bergantung pada dana APBD tanpa memberikan dampak signifikan bagi industri pariwisata daerah. Ia mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, khususnya pada Bab X Pasal 41 Huruf d, yang menyatakan bahwa salah satu tugas BPPD adalah menggalang dana dari sumber lain di luar APBN dan APBD.
“Kalau mereka tetap ingin ada, silakan, tapi jangan menggunakan anggaran Pemda. Lebih baik anggaran tersebut diberikan kepada Dinas Pariwisata (Dispar) bidang pemasaran, sehingga asosiasi pelaku wisata dapat mengakses dana untuk kegiatan seperti travel mart melalui Dispar,” usulnya.
Pernyataan ini menegaskan perlunya evaluasi terhadap efektivitas BPPD NTB dalam mempromosikan pariwisata daerah. Pelaku wisata berharap ada transparansi dan kejelasan dalam penggunaan dana promosi agar manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh industri pariwisata di NTB.
