MATARAM – Situasi keamanan di Nusa Tenggara Barat (NTB) memasuki babak paling kelam. Sabtu (30/8/2025), ribuan demonstran berhasil menembus jantung pertahanan kepolisian dengan merusak Mapolda NTB, lalu membakar Kantor DPRD NTB hingga hangus.
Insiden memalukan itu langsung menuai kecaman keras. Ketua DPC PDIP Lombok Timur, Ahmad Sukro, SH., M.Kn., menuding Kapolda NTB Irjen Pol Hadi Gunawan gagal total menjalankan tugasnya sebagai panglima keamanan daerah.
“Mapolda dirusak, kantor DPRD dibakar. Dua simbol negara dilecehkan di depan mata polisi. Saya pertanyakan: di mana mitigasi, di mana koordinasi? Kapolda gagal total!” tegas Sukro.
Menurutnya, peristiwa ini menjadi sejarah kelam NTB karena baru pertama kali kantor kepolisian setingkat Polda berhasil ditembus massa. “Sekelas Mapolres pun tidak pernah terjadi. Ini Polda kok bisa bobol?” sindirnya tajam.
Kritik Pedas: Anggaran Besar, Kinerja Nol
Sukro menyoroti ironinya besarnya anggaran Kamtibmas yang digelontorkan untuk kepolisian, namun tak sebanding dengan kinerjanya.
“Kalau memang tidak mampu menjaga keamanan, anggaran itu hapus saja. Serahkan keamanan ke TNI sekalian,” ketusnya.
Politisi PDIP itu menyebut setidaknya ada tiga titik kelemahan fatal aparat dalam tragedi ini:
-
Kegagalan Deteksi Dini & Pengendalian Massa
Polisi dinilai tak mampu membaca eskalasi massa, sehingga gedung negara bisa diserang seenaknya. -
Krisis Kepercayaan Publik
Kerusuhan dianggap cermin dari meledaknya ketidakpuasan rakyat terhadap lembaga politik dan aparat keamanan. -
Rapuhnya Strategi Komunikasi & Mitigasi Konflik
Aparat lebih sering hadir setelah kerusuhan pecah, bukan ketika tanda-tanda awal muncul.
Sukro menegaskan, perusakan Mapolda NTB dan pembakaran kantor DPRD adalah bukti nyata rapuhnya wibawa negara di mata publik.
“Ini bukan sekadar kriminal. Ini alarm keras: negara absen, polisi lemah, dan kepercayaan rakyat runtuh,” pungkasnya.
Kini, NTB berada dalam status darurat Kamtibmas. Publik menunggu langkah tegas Kapolri dan pemerintah pusat atas bobolnya simbol keamanan sekaligus kantor wakil rakyat di bumi Gora.