Sasaka Nusantara Soroti Gubernur NTB: Diduga Tidak Setara dalam Menangani Aspirasi Kritis

Avatar of lpkpkntb
IMG 20250614 WA0017
ketua Sasaka Nusantara NTB

Mataram — Ketua Umum DPP Sasaka Nusantara NTB, YM. Lalu Ibnu Hajar, menyoroti pola penanganan aspirasi masyarakat oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dinilai belum sepenuhnya objektif dan merata.

Dalam keterangan resminya, Sasaka Nusantara memberikan apresiasi terhadap Gubernur NTB yang dinilai aktif hadir dalam berbagai kegiatan masyarakat, terutama pada aksi atau kegiatan yang bersifat dukungan terhadap pemerintah.

“Kehadiran pemimpin di tengah masyarakat merupakan hal yang positif dan patut diapresiasi,” demikian disampaikan dalam pernyataan tersebut.

Namun demikian, pihaknya juga mencatat adanya kesan perbedaan perlakuan dalam penanganan aspirasi publik. Menurut Sasaka Nusantara, pada aksi-aksi yang bersifat kritis atau menyampaikan keberatan terhadap kebijakan pemerintah daerah, respons yang diberikan dinilai belum setara karena lebih sering diwakilkan kepada perangkat daerah tanpa dialog langsung dengan Gubernur.

Kondisi tersebut, menurut mereka, berpotensi menimbulkan persepsi publik terkait belum optimalnya penerapan prinsip good governance, khususnya dalam hal kesetaraan perlakuan terhadap seluruh aspirasi masyarakat, baik yang bersifat dukungan maupun kritik.

Sasaka Nusantara juga menyinggung Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum sebagai landasan penting dalam menjamin hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka.

Sebagai tindak lanjut, organisasi tersebut menyampaikan sejumlah rekomendasi, di antaranya pembukaan ruang dialog yang setara bagi seluruh elemen masyarakat, penyusunan mekanisme baku penerimaan audiensi yang transparan dan tidak tebang pilih, serta adanya tindak lanjut yang jelas terhadap setiap kritik dan masukan publik.

Di akhir pernyataannya, Sasaka Nusantara menyebut tetap membuka ruang dialog dan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi NTB demi memperkuat demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di daerah.

Pernyataan tersebut ditutup dengan harapan agar seluruh langkah yang dilakukan mendapat ridho Allah SWT untuk kebaikan masyarakat Nusa Tenggara Barat.