MATARAM – Sasaka Nusantara NTB meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melakukan audit investigatif terhadap penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemerintah Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025. Organisasi tersebut menyoroti adanya selisih anggaran sekitar Rp488 miliar yang dinilai belum dijelaskan secara rinci kepada publik.
Ketua Umum PW Sasaka Nusantara NTB, YMH Lalu Ibnu Hajar, menyebut berdasarkan data yang mereka himpun, alokasi BTT dalam APBD 2025 mencapai sekitar Rp500 miliar. Namun dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2025 yang telah diaudit, realisasi BTT tercatat hanya sekitar Rp11,79 miliar.
“Publik berhak mengetahui ke mana arah realokasi dana ratusan miliar rupiah tersebut. Angka sebesar itu tidak bisa dianggap persoalan biasa,” ujarnya dalam pernyataan sikap yang diterima, Jumat (26/6/2026).
Menurut Sasaka, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) hanya memuat penjelasan mengenai penggunaan BTT yang terealisasi, namun belum menguraikan secara detail proses pergeseran, dasar hukum, maupun tujuan realokasi anggaran yang sebelumnya berada pada pos BTT.
Atas kondisi tersebut, Sasaka Nusantara NTB mendesak DPRD NTB menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal dengan meminta penjelasan resmi dari pemerintah daerah. Mereka menilai DPRD perlu memastikan seluruh proses pengelolaan anggaran berjalan transparan dan akuntabel.
Selain itu, Sasaka juga meminta BPK RI Perwakilan NTB melakukan audit investigasi atau audit kinerja khusus terhadap alur penggunaan dan realokasi BTT Tahun Anggaran 2025. Audit tersebut diharapkan dapat menelusuri dokumen pergeseran anggaran, dasar hukum yang digunakan, hingga program dan organisasi perangkat daerah (OPD) penerima alokasi dana.
“Opini atas laporan keuangan tidak otomatis menjawab seluruh pertanyaan publik mengenai perpindahan atau realokasi anggaran. Karena itu perlu ada penjelasan yang lebih rinci dan terbuka,” katanya.
Sasaka turut mendesak Pemerintah Provinsi NTB membuka dokumen terkait pergeseran atau realokasi anggaran BTT kepada masyarakat. Keterbukaan informasi dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Dalam pernyataannya, Sasaka Nusantara NTB menyampaikan tiga tuntutan utama, yakni meminta BPK RI NTB melakukan audit investigasi terhadap BTT 2025, mendorong DPRD NTB menggelar rapat dengar pendapat (RDP) secara terbuka dan mempertimbangkan pembentukan panitia khusus (Pansus), serta meminta Gubernur NTB mempublikasikan dokumen dan rincian realokasi anggaran yang berasal dari pos BTT.
Sasaka menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga terdapat penjelasan yang dinilai terang, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Uang rakyat harus dikelola secara transparan. Tidak boleh ada ruang bagi pengelolaan anggaran yang menimbulkan tanda tanya di tengah publik,” tegas Ibnu Hajar.