MATARAM – Ketua Umum DPP Sasaka Nusantara NTB, YMH. Lalu Ibnu Hajar, mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB untuk menuntaskan penanganan kasus yang dikenal publik sebagai “Dana Siluman” DPRD NTB Tahun 2025.
Menurut Ibnu Hajar, pihaknya mengapresiasi langkah Kejati NTB yang telah bergerak sejak 10 Juli 2025 dan menetapkan tiga tersangka, yakni Indra Jaya Usman, Muhammad Nashib Ikroman, serta Hamdan Kasim yang menjabat Ketua Komisi IV DPRD NTB.
Selain itu, pengembalian dana lebih dari Rp2 miliar oleh sejumlah anggota DPRD NTB juga dinilai sebagai bagian penting dalam proses pengungkapan perkara tersebut.
Meski demikian, Sasaka Nusantara menyoroti lambannya perkembangan kasus yang hingga Juni 2026 masih berada pada tahap penyidikan dan belum memasuki proses penuntutan.
“Kami meminta Kejati NTB tegak lurus dan tidak tebang pilih. Pengusutan harus dilakukan sampai ke akar persoalan dan tidak berhenti pada tiga tersangka saja apabila ditemukan keterlibatan pihak lain,” tegas Ibnu Hajar dalam pernyataan sikapnya, Jumat (26/6/2026).
Sasaka Nusantara juga mendorong Kejati NTB untuk membuka perkembangan perkara kepada publik secara transparan dan akuntabel. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui asal-usul aliran dana, peruntukannya, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam kasus tersebut.
Selain itu, organisasi tersebut meminta agar penyidikan dipercepat sehingga perkara tidak menjadi kasus yang berlarut-larut tanpa kepastian hukum.
“Keadilan yang tertunda dapat menggerus kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Karena itu, kami berharap proses pemberkasan segera diselesaikan,” ujarnya.
Sasaka Nusantara NTB juga menegaskan pentingnya perlindungan terhadap pelapor, saksi, dan jurnalis yang mengawal kasus tersebut. Mereka menilai kebebasan pers dan keamanan saksi merupakan faktor penting dalam mengungkap fakta secara utuh.
Ibnu Hajar menegaskan bahwa Sasaka Nusantara tidak berpihak kepada kelompok tertentu, melainkan mendorong penegakan hukum yang adil dan transparan.
“Kami tidak anti DPRD maupun Pemprov NTB. Sikap kami semata-mata untuk mendukung tegaknya keadilan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum,” katanya.
Sasaka Nusantara NTB memastikan akan terus mengawal perkembangan kasus tersebut hingga memperoleh kepastian hukum melalui proses peradilan yang tuntas. (*)