MATARAM – lpkpkntb. Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Dikbud NTB Bidang SMA, SMK, dan Bidang SLB, dengan dana mencapai Rp 131,6 miliar yang diperuntukkan untuk 58 sekolah dengan total paket pengerjaan sebanyak 214 paket kini jadi atensi Polda Nusa Tenggara Barat.
Menurut Ketua Laskar NTB Kota Mataram Lalu Sahrul Hadi mengatakan, ” Tiga hari yang lalu saya bersama personil ke SMA 11 Mataram, Proyek DAK sudah mulai di kerjakan dan kita apresiasikan Dikbud NTB yang sudah bekerja sehingga pembangunan dana bantuan fisik di sekolah sudah di kerjakan, tapi kami melihat tidak ada nya papan nama PT, CV mana yang menjadi Suplier nya, semua pekerja juga tidak di lengkapi dengan pengamanan seperti yang di atur Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja mengatur dengan jelas pelaksanaan K3 di semua tempat kerja dimana terdapat tenaga kerja, hubungan kerja atau kegiatan usaha dan sumber bahaya baik di darat, didalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara yang berada di dalam wilayah Indonesia “tegasnya.
Kami dengan personil selama 2 hari kami melakukan survey belum melihat ada nya Fasilitator yang mengawasi para pekerja maupun material masuk sebagaimana yang di jelaskan dalam juklak juknis tipe 1 Swakelola, belum lagi ada rambu-rambu, mengigat proyek DAK berada di tengah-tengah warga, sangat membahayakan warga setempat.
Sesuai dengan sosialisasi kami ke salah satu paket yaitu SMA 11 mataram,Laskar ntb menemui kepsek SMA 11 mataram utk menanyakan perihal temuan kami itu, dan kami minta di pertemukan dengan pelaksana proyek terkait tapi sampai berita ini d turunkan blm ada dari pihak proyek yang bisa kami temui…
Kemudian kerjasama operasional tidak melibatkan warga sekitar mataram maupun melibatkan warga sekitar sebagai pekerja di proyek, sementara Gubernur NTB dan Kadis Dikbud NTB, sudah menyampaikan berkali-kali bahwa Suplier harus mengutamakan UMKM maupun Pengusaha Lokal, menurut keterangan Kepala Sekolah bahwa Suplier yang di SMA 11 di kerjakan oleh tiga Perusahaan salah satu nya CV. Sejarah yang beralamat di Lombok Barat.
Sementara seperti yang di lansir dari Radar Mandalika, bahwa, Pengerjaan DAK Dikbud untuk Pulau Lombok 31 sekolah sasaran dengan rincian 76 paket pekerjaan jenis pembangunan dan 67 paket pengerjaan jenis rehabilitasi.
Berikutnya Pulau Sumbawa dengan sasaran 27 sekolah dengan jenis paket pekerjaan 41 pembangunan dan 30 rehabilitasi.
DAK tersebut untuk dua jenis pekerjaan yaitu pembangunan gedung baru dan paket rehabilitasi dengan mekanisme pengerjaannya menggunakan sewa kelola tipe 1.
Sementara, Atensi itu terhadap hal yang lebih baik,” tegas Kapolda NTB, Irjen Pol Djoko Purwanto, Rabu kemarin.
Djoko menjelaskan istilah atensi itu tidak hanya untuk DAK Dikbud saja bahkan terhadap kasus-kasus yang lain yang ditangani Polda saat ini.
“Prinsipnya sama. Kalimat atensi itu sama lah untuk semua kasus,” kata Djoko.
Polda menginginkan pelaksanan DAK Dikbud itu berjalan sesuai aturan. Tidak menimbulkan masalah yang melanggar hukum.
Direktur Reskrimsus Polda NTB, Kombes Pol Nasrun Pasaribu ditemui terpisah mengatakan atensi yang dilakukan Polda untuk mendapatkan titik terang dari apa yang berselewaran selama ini. Meski Direktur Reskrimsus tidak menyebutkan detail.
“Semua yang kita lakukan ini bukan hanya satu tapi ada beberapa hal yang kita lakukan untuk dapat terang benderang,” tegas Nasrun singkat. Seperti diketahui, dalam pelaksanaan DAK Dikbud NTB beredar transfer dugaan fee Proyek DAK yang dilakukan beberapa oknum.
Transfer itu juga dibuktikan dengan struk transfer yang ditujukan ke beberapa orang. Tidak hanya itu beredar juga kwitansi droping material ke salah satu sekolah padahal pelaksanaan DAK belum berjalan.
Diketahui juga alokasi DAK di NTB yaitu Kabupaten Sumbawa dan Lombok Timur mendapatkan pagu paling besar. Misalnya untuk bidang SMK total pagu yang didapatkan sebesar Rp 53.518.246.290 dengan rincian untuk SMK di Kabupaten Sumbawa paling besar yaitu sebanyak Rp 15,7 M sekian disusul SMK di Kabupaten Lombok Timur sebesar Rp 13,3 Milyar. Sisanya SMK di Lombok Barat mendapatkan Rp 6 M, SMK di Dompu Rp 5,5 Milyar, SMK di Lombok Tengah Rp 4,2 M, SMK di Kota Mataram hanya Rp 3 M, SMK di Sumbawa Barat Rp 2,5 M, SMK Kota Bima Rp 1,9 M dan SMK di Kabupaten Bima hanya Rp 1 M sekian.
Berikutnya Bidang SMA pagunya sebesar Rp 78,1 M lebih. Dari jumlah tersebut pagu dana terbesar dialokasikan untuk SMA di Lombok Timur mencapai Rp 17,9 M, Lombok Tengah Rp 17,3 M disusul Bima mendapatkan pagu Rp 10,7 M. Lalu Dompu Rp 8,4 M, Lombok Barat Rp 6,5 M, Kota Mataram Rp 4,3 M. Kota Bima Rp 2,4 M, Sumbawa Rp 2 M dan Sumbawa Barat hanya mendapatkan Rp 800 juta. Untul Pagu Bidang SLB sebesar Rp 4,6 M.
Di Tempat terpisah Kepala SMA 11 Sunoto menjelaskan ke media lpkpkntb, ” Pihak sekolah sudah menyarankan kepada Fasilitator yang di tugaskan Dikbud NTB untuk membuat papan nama, rambu2 dan pengamanan untuk siswa, karena itu jalan proyek ini jalan biasa yang di lewati warga, ini sudah saya sampaikan” katannya.
” Jadi sebelum bekerja pihak sekolah sudah sarankan semua , karena ini juga bentuk transparansi kepada masyarakat ” tutupnya Sunoto. Jumat/13/10/22 [ron\bi].