lpkpkntb.com – Pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang berharap supaya kelompok yang menjadi pemenang dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024 tidak menerapkan sapu bersih atau “winner takes it all” dinilai sebagai bentuk kecemasan. Penyebabnya adalah sejak berdiri Partai Golkar selalu berada di lingkaran kekuasaan dan tidak pernah berada pada posisi sebagai oposisi.
“Sehingga muncul rasa kecemasan tidak lagi berada dalam lingkaran pemegang kekuasaan pasca Pemilu 2024 mendatang,” kata peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, dilansir Kompas.com, Selasa (2/5/2023). Menurut Bawono, selama ini karakter Partai Golkar bukanlah partai politik yang siap menjadi oposisi. Maka dari itu menurut dia pernyataan Airlangga itu menjadi sebuah penegasan Golkar berupaya ingin tetap dirangkul di dalam pemerintahan mendatang.
“Bukan karakter partai ini berada di luar kekuasaan,” ujar Bawono. Di sisi lain, Bawono menilai Partai Golkar saat ini juga menghadapi permasalahan karena tidak mempunyai figur atau tokoh dari internal dengan elektabilitas yang baik. Padahal, kata Bawono, Golkar adalah partai politik besar dan mapan dengan struktur yang kuat hingga tingkat lapisan masyarakat terbawah.
Menurut Bawono, elektabilitas Airlangga pun sampai saat ini tak kunjung terdongkrak di antara para tokoh politik lain untuk bisa bersaing dalam bursa bakal calon presiden atau bakal calon wakil presiden menjelang pemilu dan pemilihan Presiden pada 2024 mendatang.
“Meskipun merupakan partai ketiga terbesar berdasarkan hasil Pemilu 2019, tetapi Partai Golkar harus lebih realistis melihat tingkat elektabilitas Airlangga Hartarto saat ini tidak cukup bersaing dibandingkan nama-nama lain di jajaran bakal cawapres,” ucap Bawono.
“Inilah problem pelik dihadapi oleh Partai Golkar saat ini. Partai besar tetapi tidak memiliki figur dengan elektabilitas baik,” sambung Bawono.
Sebelumnya diberitakan, pernyataan itu disampaikan Airlangga usai bertemu dengan petinggi Partai Demokrat di Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (29/4/2023) pekan lalu. “Partai Golkar dan Partai Demokrat sepakat bahwa pemilu itu bukan ‘the winner takes it all’. Artinya, kita ini kan Indonesia raya, kita bukan seperti Amerika, demokrasi yang kebarat-baratan itu demokrasi yang the winner takes it all,” kata Airlangga.
Lebih lanjut, Airlangga mengingatkan bahwa Indonesia akan menghadapi persimpangan, antara sukses menjadi negara maju atau tetap berada pada middle income trap. Menurut dia, persimpangan jalan itu hanya bisa dilalui bila partai-partai politik saling bekerja sama dalam menyusun rencana pembangunan maupun instrumen hukum yang dapat meningkatkan ekonomi Indonesia. “Kita butuh seluruh instrumen dari hukum kepada DP yang nanti juga duduk itu minimal 70 persen.
Oleh karena itu, saya menawarkan Partai Golkar, kita ini dari sekarang supaya nanti kita tidak ‘kagetan’,” ujar Airlangga. Dalam kesempatan yang sama, Airlangga juga mendorong partai-partai politik untuk menyelesaikan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) sebelum pendaftaran calon presiden dan wakil presiden mendatang. (*)
