lpkpkntb.com – Viral Menteri Nadiem Makarim di sentil Anggota Komisi X DPR RI Putra Nababan, biaya UKT mahal.
Hal itu disampaikan, beberapa aspirasi mengenai kisruh masalah dana biaya pendidikan perguruan tinggi yang belakangan ini terjadi.
Terutama terkait dengan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) dan Uang Kuliah Tunggal UKT) yang semakin mahal di beberapa perguruan tinggi.
Ia menyampaikan agar besaran IPI harus dilakukan dengan memperhitungkan kemampuan orang tua dan UKT untuk bisa diberikan ruang banding bagi calon mahasiswa baru (Maba) yang tidak sanggup.
Saya minta agar iuran pengembangan institusi harus dilakukan dengan memperhitungkan kemampuan orang tua
dari mahasiswa baru dalam membayar IPI mulai dari golongan 3 sampai golongan 8. PTN menurut saya perlu diawasi, serta harus bisa menyediakan ruang (untuk mengajukan) banding UKT
bagi ” Calon mahasiswa baru yang tidak sanggup untuk bayar UKT di perguruan tinggi tersebut,” ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi X dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta.
Komentar Netizen UKT
@rayhanaislamadina:ada aturan anak PNS ga boleh dpt beasiswa. pdhl PNS daerah gajinya ga seberapa.
@Belahan Jiwanya Leeknow:serentak aja mulai th depan gausah daftar kuliah negeri.. mending daftar swasta atau kuliah luar negeri yg lebih murah
@lemonsuggar????:Klo swasta ngatur spp sendiri masih masuk akal, klo negri semahal swasta ya ngapain ke negri jd ga membantu rakyat, apalagi swasta juga bagus2 skrg
@baperpulangsaja:bersama nadiem mengacak-acak ukt
@Yunita Maya Sari743:suami gaji UMR 3,1
istri guru honorer gaji 800 rb
anak sy dapat UKT 8 juta ????
dari dulu dah begitu ???? pengen ngeluh tp takut anak patah semangat
@titipkesabel:klo swasta mah mahal tp fasilitasnya ada lah negeri harga sama tp gt gt aja mending swasta
@Divya.Collection:malah mahal negri di banding swasta skrg
Kemudian, Tambahnya setiap pengajuan banding maupun sanggahan yang dilakukan oleh calon mahasiswa baru ini terhadap UKT harus ditindaklanjuti secara transparan oleh pihak perguruan tinggi dalam waktu satu minggu.
Kemudian, Hal ini agar hasil dari banding yang dilakukan dapat segera diketahui. Selain itu juga, perguruan tinggi diharapkan dapat memberikan keringanan cicilan pembayaran terhadap hasil banding UKT.
“Terhadap hasil banding UKT ini PTN harus memberikan keringanan cicilan pembayaran terhadap UKT dan potongan UKT dengan persentase tertentu agar orang tua mahasiswa baru bisa tetap melakukan pembayaran dengan lancar ini aspirasi dari bawah terkait dengan UKT dan IPI,” pungkas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.