Ini Respon Jokowi dan Ali Ngabalin Keputusan Mahkamah Konstitusi

Avatar of lpkpkntb
images 92

lpkpkntb.com – Presiden Jokowi akhirnya merespons putusan sidang Mahkamah Konstitusi (MK).

Diketahui, MK menolak permohonan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.

Baca Terkait:

Alasan Prof Saldi Isra Singgung MK Keranjang Sampah Masalah Pemilu

Jokowi menyebut, pemerintah menghormati hasil putusan MK tersebut, Menurut saya ini saatnya kita bersatu karena faktor eksternal, geopolitik, betul-betul menekan ke semua negara, “Saatnya bersatu bekerja membangun negara kita dan pemerintah mendukung proses transisi dari pemerintahan sekarang ke pemerintahan baru,” tambah Jokowi.

Presiden Jokowi pun meminta semua pihak untuk bersatu bekerja membangun negara dan siap mendukung proses transisi ke pemerintahan yang baru.

Bakal Calon Bupati Bantul 2024 Artis Soimah Di Usung PAC PDIP

“Putusan MK yang final dan mengikat dengan pertimbangan hukum dari putusan MK yang juga menyatakan bahwa tuduhan-tuduhan kepada pemerintah seperti kekurangan, intervensi aparat, politisasi Bansos, mobilisasi aparat, ketidaknetralan kepala daerah telah dinyatakan tidak terbukti. Ini yang penting bagi pemerintah,” terang Presiden RI Joko Widodo.

Dengan adanya keputusan itu juga,  Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) ikut berkomentar yakni, Ali Ngabalin menegaskan, segala tuduhan yang dialamatkan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait pemberian bantuan sosial atau bansos untuk mempengaruhi pemilih di Pilpres 2024, sama sekali tidak terbukti.

Ngabalin mengatakan, bansos memang merupakan program yang sudah dilakukan sepanjang kepemimpinan Jokowi. Karena itu, ia menekankan bansos bukan tiba-tiba disebarkan ketika menjelang Pemilu 2024.

“Seluruh rakyat Indonesia menyaksikan secara pasti bahwa sama sekali apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo terkait dengan bantuan-bantuan sosial dan kegiatan yang berkali-kali kami telah menjelaskan bahwa bantuan sosial bukan saja nanti mau dilaksanakan pemilu baru dilakukan,” kata Ngabalin dikutip Selasa (23/4). (*)